Kamis, 20 September 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2010-11-23 10:25:29
SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PENGADILAN SK KMA 144/KMA/SK/VII/2007

DENPASAR - HUMAS. Bertempat di Hotel Jayakarta Kuta Bali Biro Hukum dan Humas Melaksanakan Acara Sosialisasi SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 dan Sosialisasi Pengenalan dan Pemanfaatan Database Himpunan Peraturan Perundangan-undangan dan Hukum lainnya dari tanggal 26 Oktober 2010 - 28 Oktober 2010. Acara Yang dihadiri oleh Hakim Agung Takdir Rahmadi ,Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar,Ketua Pengadilan Tinggi Mataram dan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Subagyo, Karo Hukum dan Humas Nurhadi, Para Ketua tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan.Peserta yang terdiri dari para Ketua Pengadilan Tinggi ,Hakim Tinggi,Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama,dan Hakim dari empat lingkungan peradilan se-propinsi Bali dan Mataram

Dalam Sambutanya sekaligus membuka acara sosialisasi KABUA Mahkamah Agung RI Mengutarakan Keterbukaan informasi yang telah digagas melalui penerapan SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VII/2007, maka perlu dibangun suatu wadah di pengadilan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang kepengadilan untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya, maupun mengajukan ketidakpuasan atas pelayanan yang diberikan oleh pengadilan. Dalam Era Teknologi yang lebih canggih diperlukan adanya Globalisasi : Komunikasi dan transportasi telah menghubungkan manusia dimanapun berbeda .Telepon dan internet membuat orang "bertemu" tanpa susah payah bertatap muka. Detradisionalisasi : Bukan berarti hilangnya tradisi,tetapi tradisi bukan satu-satunya dasar pembuatan keputusan. Social Reflexity : Manusia modern memang dapat mengambil keputusan sendiri dengan informasinya tetapi bisa menseleksi informasi yang dibutuhkan.

Lembaga Publik khususnya badan peradilan, saat ini memiliki berbagaI cara dan metode untuk mengkomunikasikan program dan citra lembaga kepada publik atau masyarakat luas.Tidak sedikit adopsi strategi dan program komunikasi dari yang telah disusun sendiri ataupun dengan bantuan pihak ketiga yang diarahkan untuk mengedukasi publik. Disisi lain komunikasi juga sebagai umpan balik dalam proses kebijakan publik.

Keterbukaan informasi juga dapat beroptimalisasi fungsi dan efektifitas jika berlangsung dalam interaksi dengan publik maupun lembaga-lembaga lain yang berwenang.Tetapi interaksi dan keterbukaan informasi bukan hanya kurang fungsional dan kurang efektif tetapi juga menimbulkan kekecewaan serta dampak negatif lainnya seperti apatis, masa bodoh dan cuek, atau membangkitkan protes unjuk rasa dan aksi-aksi publik lainnya.

Dalam Era baru transparansi dan informasi kini telah dikenal luas bahwa budaya kerahasiaan yang telah menjadi budaya kerja selama berabad-abad tidak lagi layak diterapkan di jaman informasi global keberadaan sistem informasi publik yang digagas oleh Mahkamah Agung RI selayaknya dapat mengantisipasi setiap tantangan yang mungkin muncul baik dari dalam maupun dari luar negeri. Salah satu masalah yang mengemuka adalah kualitas konten informasi yang disajikan kepada publik. Ketika berbicara tentang konten tentu tidak bisa mengabaikan kualitas sistem dan sumber daya manusia yang mendukung berjalannya sistem.Hampir di seluruh pengadilan sudah mengembangkan teknologi informasi dan melakukan kegiatan komunikasi, Namun dilakukan secara terpisah dan minimnya koordinasi antar pengadilan yang dilakukan kegiatan yang sama.padahal, dalam menajemen komunikasi sangat diperlukan usaha sistematis, agar penyebaran dan penyampaian informasi dapat lebih terarah dan tepat sasaran, Hal ini dapat terjadi ketika berlangsung kerjasama secara intensif dan penguatan jejaring kerjasama.

Prioritas perkembangan teknologi informasi Mahkamah Agung adalah Menguatkan infrastruktur untuk mewejudkan platform sistem informasi peradilan terintegrasi dari pengadilan tingkat pertama,banding,hingga kasasi di Mahkamah Agung. Sasaran ideal yang diharapkan adalah agar nantinya seluruh sistem informasi di Mahkamah Agung maupun lembaga-lembaga dibawahnya akan terintegrasi sehingga menjamin kelancaran aliran data dan infromasi dari seluruh lini yang ada.

Sebagai salah satu bentuk pelayanan informasi publik pada Mahkamah Agung telah dibangun meja informasi (desk info) sebagai sarana publik mengajukan permohonan informasi dan pengaduan atas ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pengadilan, sedangkan pelayanan informasi secara internal untuk keperluan para aparatur peradilan telah dibuat database perundang-undangan yang pada kesempatan ini akan diperkenalkan pemanfaatannya.(Humas/Ats) 

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta