Minggu, 24 Juni 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2010-12-22 02:43:46
BERFIKIR, BERTINDAK, DAN BERUBAH !

BANJARMASIN - pmit, "Kami jajaran pengadilan siap untuk Berfikir, Bertindak, Berubah!" tepuk tangapun bergemuruh di ruangan. Hal itu disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH., MH di hadapan rombongan komisi III DPR RI dalam rapat kerja Komisi III dengan Empat Lingkungan Peradilan se-Wilayah Kalimantan Selatan pada Senin, 20 Desember 2010 pukul 19.00 - 22.30 WITA. Rombongan Komisi III beranggotakan 21 orang dengan ketua rombongan DR. Benny K Harman, SH. "Perubahan itu ibarat menembus gunung batu namun semua itu bukan tidak mungkin dilakukan oleh badan peradilan. Dimulai dari pucuk pimpinan, meskipun perlahan namun saya yakin bahwa perubahan dapat dilakukan!" tambah Ketua Pengadilan Tinggi lagi.

Semangat perubahan ini bukan tanpa alasan menjadi bahasan rapat kerja yang menarik. Perubahan diperlukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Sudah saatnya, peradilan dituntut mampu memberikan pelayanan terbaik bagi publiknya. Semangat perubahan dianggap sebagai pemantik untuk menciptakan inovasi - inovasi baru dalam menegakkan hukum di Kalimantan Selatan khususnya dan Indonesia umumnya.

Hadir dalam rapat kerja ini Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Para Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding se-wilayah Kalimantan Selatan, dan para undangan lainnya. Rapat yang dipimpin oleh DR. Benny K Harman ini megagendakan pemaparan dari para Ketua pada empat lingkungan Peradilan dari pertanyaan Komisi III DPR RI diantaranya mengenai pagu definitive anggararan tahun 2010, tindak lanjut koordinasi Mahkumjapol di tingkat wilayah, dan program penegakan hukum apa saja yang telah dilakukan dan kendala yang ditemui.


Pembenahan system peradilan di Kalimantan Selatan mulai mengalami perbaikan. Tersusunnya SOP dalam penyelesaian perkara dinilai oleh Komisi III DPR RI sebagai langkah positif demi tegaknya hukum di bumi Banjarmasin. "Koordinasi dan penyusunan SOP sudah mulai kita lakukan, sehingga publik yang berperkara mengetahui dengan lebih pasti sejauh mana proses perkaranya dan berapa lama waktu yang diperlukan dalam berperkara" ujar Ibu Ketua Pengadilan Tinggi mantap. Sementara pada Pengadilan Tinggi Agama sudah dimulainya sidang keliling dan pemberian bantuan hukum bagi para pencari keadilan yang tidak mampu. "Sidang keliling merupakan upaya pengadilan untuk lebih dekat dengan para pencari keadilan yang berperkara dan berada di daerah terpencil, jadi tim majelis yang mendatangi mereka" papar Wakil Ketua Pengadilan Tinggi.

Sarana dan Prasarana yang kurang memadai dirasa sebagai kendala bagi Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara, mereka berharap Komisi III menaruh perhatian lebih dalam alokasi anggaran pembangunan gedung bagi Pengadilan Militer dan Tata Usaha Negara di tahun – tahun selanjutnya.Kunjungan Kerja yang dimulai sejak 19 Desember 2010 akan berakhir pada 21 Desember 2010.

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta