Senin, 23 Juli 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2011-07-29 08:31:59
KOMITMEN PEMERINTAH SERTA DPR, "MENJADIKAN HAKIM INDEPENDEN"

Gorontalo, Komitmen pemerintah, negara dan DPR untuk menjadikan para Hakim kita menjadi hakim yang independen, berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Rombongan Komisi III DPR RI, Fahri Hamzah, SE. Kita masih dalam suasana hukum yang masih belum progresif, seperti halnya adanya tunjangan remunerasi yang belum 100 %, tunjangan fasilitas yang belum memadai dan keinginan untuk memprioritaskan hakim karir menjadi hakim agung.

Makan siang yang begitu hangat menjadi pengantar pembuka kunjungan kerja ini yang dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Drs. H. Muslimin Simar, SH.,MH dan Hakim Tinggi Pengadilan Gorontalo, yang mewakili Plh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo dan dihadiri oleh para hakim di dua lingkungan peradilan se-provinsi Gorontalo berlangsung dengan penuh kekeluargaan, dan selanjutnya dibuka dengan melakukan jajak pendapat dari para hakim. Acara berlangsung tidak seperti rapat kerja, tetapi lebih seperti ajang silaturahmi yang berjalan dengan santai dan penuh kelakar.

Mohon dibukakan kesempatan kepada kami sebagai hakim karir menjadi hakim agung, seraya ungkapan salah satu hakim tinggi pengadilan Gorontalo dalam menyampaikan pendapatnya didepan anggota Komisi III DPR RI. Ketua komisi III RI langsung menjawab pernyataan dengan mengatakan bahwa, kesempatan itu selalu kami berikan seluas-luasnya dan siapapun berhak memiliki kesempatan itu dan fleksibel saja, hanya saja mekanisme dalam pengajuannya harus melalui Komisi Yudisial dan kemudian diberikan kepada kami untuk selanjutnya diproses.

Menyangkut dengan status sebagai pejabat negara, saat ini hak dan kewajiban kami sebagai hakim sampai saat ini belum kami dapatkan sepenuhnya. Keinginan para hakim-hakim hampir semuanya menginginkan adanya tunjangan kesejahteraan (remunerasi 100% dalam hal ini) agar lebih diperhatikan dan menjadi pertimbangan kedepannya. Namun setiap kali hakim dalam menjalankan tugas, tidak pernah mendapatkan penghargaan. Mengenai sarana dan prasarana, rumah hakim kurang memadai (bahkan belum ada sama sekali) dan kami juga harus tinggal di rumah kontrak yang kondisinya sangat tidak layak. Sudi kiranya DPR dapat mengelaborasi hal tersebut, dengan cara salah satunya penambahan anggaran. Fahri Hamzah, SE menjelaskan, untuk mewujudkan remunerasi 100%, harus adanya koordinasi dengan para pejabat dilingkungan Mahkamah Agung RI bersama bendahara negara, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, melalui rapat konsultasi bersama DPR RI di Mahkamah Agung RI. Sehingga apa yang menjadi keinginan kita bersama (remunerasi 100%) dapat terlaksana, disamping itu beliau juga menambahkan, apabila nanti remunerasi sudah 100%, kekurangan yang ada dari remunerasi 70% menjadi 100% harus segera dibayarkan.

Sedangkan disisi lain, Martin Hutabarat (selaku salah satu anggota Komisi III DPR RI) menambahkan pernyataan yang telah diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPR RI tersebut, dengan mengatakan, bahwa hakim-hakim yang profesional adalah hakim-hakim yang berkualitas dalam mengambil keputusan dalam memutuskan perkara. Oleh karena itu, hakim diharapkan menjadi contoh untuk selalu bersikap adil bagi masyarakat.

Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI beserta rombongan disambut begitu bahagia oleh para peserta kunjungan kerja Komisi III DPR RI dan juga sekaligus menjadi penutup acara kunjungan kerja Komisi III DPR RI tersebut. (S-HMARI)

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta