Jumat, 22 Juni 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2011-09-20 11:53:35
PEMBINAAN NON YUDISIAL : PRESENTASI WAKIL KETUA MA BIDANG NON YUDISIAL

Jakarta - Humas, "Tiada yang abadi di dunia ini, kecuali perubahan itu sendiri", ucap Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial, Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum, ketika memberikan paparannya mengenai Visi besar Mahkamah Agung menuju cita-cita "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG" dengan misi : Menjaga independensi badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan, meningkatkan kwalitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas serta transparansi Badan Peradilan.

Potensi dan kekuatan "lembaga Perubahan", dan "Lembaga Pemberdayaan" diyakini memiliki relevansi kemampuan untuk membangun landasan filosofi dan operasional menuju terwujudnya cita-cita peradilan agung. Perubahan menuju cita-cita peradilan agung harus menjangkau perubahan sistem pola pikir, dan pola tindak secara sinergis dan berkesinambungan. Dalam kerja sistem, keterkaitan kegagalan dan kesuksesan sub-sistem akan berdampak pada keseluruhan kinerja, maka kerjasama dan pemberdayaan masing-masing peran secara proporsional menjadi sangat urgen.

Dalam konteks tema Rakernas "Meningkatkan Peran Pengadilan Tingkat Banding sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung" mempunyai arti bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian dari organisasi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, harus diberdayafungsikan untuk ikut ambil bagian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan.

Selain itu beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk mengusung tema Rakernas tahun ini adalah adanya keterbatasan anggaran, keterbatasan tenaga SDM, luasnya wilayah hukum Mahkamah Agung, dan jauhnya rentang kendali pelayanan, oleh karenanya dengan memberdayakan potensi kekuatan pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia, maka rentang kendali pelayanan yang jauh, memakan waktu lama dan membutuhkan biaya operasional yang mahal akan dapat diatasi dengan memotong rentang jarak dan waktu pembinaan dan pengawasan, sehingga akan melahirkan sistem pembinaan dan pengawasan yang sederhana, merata, cepat, efektif dan efisien.

Gagasan pengembangan isu meningkatkan peran pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung dalam konteks mempercepat terwujudnya peradilan yang agung, adalah ide gagasan besar yang patut mendapatkan apresiasi. Hal menuntut adanya pelatihan-pelatihan teknis untuk membangun penguatan teknis auditor keuangan, pembinaan penguatan kemampuan Administrasi Umum, pembinaan penguatan bindalmin, pembinaan penguatan manajemen SDM, pembinaan penguatan kemampuan teknis yudisial, dan lain-lain.

Bidang Pengawasan

Pengaduan masyarakat bisa dijadikan sebagai salah satu di antara bahan untuk melakukan langkah-langkah kebijakan dasar untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itu, memproses pengaduan masyarakat adalah bagian dari bentuk peningkatan pelayanan dan respon yang baik dari Mahkamah Agung terhadap publik untuk menuju peradilan yang agung.

Respons yang cepat dan tepat terhadap pengaduan masyarakat menjadi amanat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pedoman ini diterbitkan sebagai upaya Mahkamah Agung untuk menciptakan system penanganan pengaduan yang ideal, yang menjanjikan dampak positif terhadap masyarakat, khususnya para pencari keadilan, sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik, dan aparat pengadilan yang menjalankan tugas dapat mendengar langsung dari masyarakat sebagai pelapor.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.No: 076/KMA/ SK/VI/2009 tersebut juga mengatur jenis pengaduan "yang tidak layak diproses". Suatu pengaduan dinyatakan tidak layak proses apabila identitas pelapor tidak jelas dan materi pengaduan tidak logis dan tidak memadai, fakta dan perbuatan yang diadukan terjadi lebih dari dua tahun sebelum pengaduan diterima pengadilan.

Pemberdayaan pengadilan tingkat banding untuk ikut terlibat dalam menindak lanjuti laporan publik adalah kondisi mendesak untuk ditindaklanjuti dan harus sejalan dengan dengan kondisi SDM peradilan dan peningkatan kualitas pengetahuan dibidang administrasi dan akuntansi di pengadilan tingkat banding harus ditingkatkan. Disamping itu, pembinaan dan pengawasan juga perlu dilakukan dalam hal financial dan sumber daya manusia.

Diharapkan adanya kebijakan peningkatan peran pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung,aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,Penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan hukum dan peradilan; Pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia; Akses publik atas informasi dan dukungan teknologi informasi; Alokasi dan realisasi anggaran akan membawa dampak perubahan kebijakan yang menyeluruh, ujar Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Non Yudisial, Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum di akhir paparannya. (s_hmari_db)

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta