Senin, 22 Oktober 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2011-09-21 14:15:42
PERNIKAHAN HARUS DICATAT

Jakarta - Humas, Hari ini Selasa (20/09/2011) Agenda Rakernas MA 2011 dipenuhi dengan jadwal rapat komisi. Para peserta dibagi ke dalam empat komisi. Salah satunya komisi II (Badan Peradilan Agama) yang dikomandoi oleh Ahmad Kamil, Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial sebagai pemimpin Rapat. Duduk sebagai pembicara Drs. H Andi Syamsu Alam, SH., MH, Prof Dr. H. Abdul Manan, SH., SIP., M.Hum, Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, MA, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum, Drs. H. Mukhtar Zamzami, SH., MH dan Drs. H. Hamdan, SH., MH dipandu oleh Khalilurrahman, SH., MH, ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai moderator di hadapan kurang lebih 500 peserta.

Prof Manan ketika membacakan paparan yang ditulis oleh TUADA ULDILAG mengenai isu-isu yang akan menjadi bahan diskusi pada rapat. Mengenai kode etik hakim, tulisan itu mengatakan bahwa hakim jangan sampai melupakan kode etik hakim ketika bersidang. Jadi jangan lagi ada hakim yang hilang kontrol sampai marah-marah dalam sidang, atau ketika bersidang menggunakan pakaian yang tidak layak, "Untuk mencuci baju tidak perlu menunggu DIPA kan?" kelakar Prof Manan. "Yang penting pakaiannya rapih, bersih dan layak". Pada Sesi pertama ini peserta mendengarkan paparan makalah yang dijelaskan oleh para pembicara. Hakim Agung Habiburrahman memaparkan makalah dengan judul Permasalahan Hukum Perkawinan Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia, menurutnya bahwa hukum catat pernikahan itu penting bagi kedua belah pihak istri maupun suami, dan itu berjalan sejak adanya Undang-Undaang Perkawinan No 1 tahun 1974. "Nikah sirri adalah penikahan sah di mata agama, tetapi tidak diakui oleh negara karena tidak ada bukti nikah berupa catatan" Kata Habiburrahman mengutip kamus bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka.

Andi Samsu Alam sendiri sebagai Ketua Muda UlDILAG, mengatakan ada 10 point yang sudah berhasil dilakukan oleh BADILAG dan harus ditingkatkan agar pelayanan publik bisa sebaik mungkin diberikan. 10 point itu adalah:
1. Meneruskan sidang keliling Internasional antar Negara untuk menolong warga Indonesia yang kesulitan karena tidak punya Akta Nikah atas dasar prinsip maslahah.
2. Isbat Nikah dilakukan secara cermat dan hati-hati.
3. Izin komandan pada kasus-kasus perkawinan di kalangan TNI supaya benar-benar diperhatikan karena berbagai alasan kepentingan dari kalangan militer.
4. SIADPA dan SIADPTA supaya dimantapkan dan sepenuhnya diharapkan untuk ditangani oleh Ditjen Badilag.
5. Bintek di daerah agar direncanakan dengan baik, sehingga hasilnya benar-benar maksimal, baik menyangkut hukum acara maupun hukum materil.
6. Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah agar diusahakan lahir pada tahun 2012 dengan dasar hukum PERMA seperti KHES.
7. Pengaduan-pengaduan dari daerah pada umumnya adalah menyangkut hukum acara, karena itu diharapkan pembinaan lebih dimantapkan.
8. Berkas kasasi di dukung dengan alat-alat elektronik untuk mempercepat proses penyusunan putusan.
9. Putusan-putusan yang sudah dianonimisasi supaya dimasukkan ke dalam website masing-masing.
10. Agar surat dari Tuada Uldilag mengenai penyelesaian pengaduan pihak berperkara tentang kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Tingkat I yang dilimpahkan ke PTA di tindak lanjuti oleh PTA dan dilaporkan ke Tuada Uldilag.

Ketika berita ini diturunkan, Prof Dr. H. Abdul Manan, SH., SIP., M.Hum sedang memberikan pemaparan tentang Eksekusi dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata. Setelah pemaparan makalah-makalah akan dilanjutan dengan diskusi dan pembentukan Tim Kerja Perumus. (s_hmari_db)

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta