Minggu, 19 Agustus 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2011-11-21 10:11:26
MA RI DAN MA SUDAN TANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN

Jakarta-Humas: "Fenomena meningkatnya ekonomi syariah di Indonesia menjadi PR tersendiri bagi Badan Peradilan Agama, itulah salah satu yang mendasari betapa pentingnya kerjasama antara MA RI dan MA Sudan yang sudah lama menerapkan hukum syariah di negaranya. Meskipun MA RI telah melakukan kerjasama dengan MA Negara lain, tetapi yang membahas secara khusus mengenai hukum syari'ah belum ada." Terang Harifin ketika memberikan sambutan dalam acara Penandatangan Nota Kesepahaman MA RI dan MA Sudan di Ruang Kusumah Atmadja Mahkamah Agung RI (17/11).

Penandatangan MoU ini adalah acara inti dari kunjungan delegasi MA Sudan ke Indonesia selama 6 (enam) hari dari 14 hingga 19 November. Sebelumnya delegasi telah melakukan kunjungan ke Gedung Diklat MA RI dan mengenali kebuadayaan Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Kerjasama kedua Negara ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan pengembangan wawasan peradilan dan perundang-undangan, terutama yang terkait dengan hukum syariah.

Ketua MA Sudan, Maulana Jalaluddin Muhammad Othman dalam sambutannya mengatakan "penyambutan dan penghormatan yang baik kepada kami bukan sekedar mengenai MA sudan tetapi Masyarakat Sudan seluruhnya. Saya mewakili yang lain mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mengenai hubungan MA RI dan MA sudan yang sudah terjalin jauh sebelum penandatanganan Nota kesepahamanan ini, bahkan sudah seperti buah yang tumbuh setiap tahun. Saya harap Penandatanganan dua Mahakamah agung ini akan membantu pelayanan kemanusiaan di bidang hukum dan perundang-undangan di masing-masing negara."

Sebelum acara penandatanganan masing-masing delegasi memberikan ceramah mengenai sejarah singkat Mahkamah Agung masing-masing Negara. MA RI yang diwakili oleh DR. Paulus Lotulung sedangkan MA Sudan diwakili oleh wakil ketua MA Sudan, HE. Abdurrahman Muhammed Abdurrahman Syarfi dilanjutkan dengan sesi pertanyaan.

Hakim Agung Imam Hardjadi menanyakan tentang penanganan kasus karena perbedaan agama yang ada di Sudan mengingat mayoritas masyarakat Sudan beragama Islam juga dan mengenai Independensi Hakim. Sedangkan Hakim Agung Muhammad Saleh menanyakan tentang Fasilitas hakim Sudan. Ketua MA Sudan menjawab dengan sangat tegas bahwa Sudan sangat menghargai perbedaan bukan hanya agama, Sudan juga sangat menjunjung tinggi asas persamaan laki-laki dan perempuan, di MA Sudan sendiri ada hakim wanita dan bahkan di setiap badan peradilan di Sudan selalu ada hakim dan pegawai wanitanya.

Mengenai independensi Hakim, Ketua MA Sudan yang menggunakan baju gamis putih menjelaskan bahwa hingga presidenpun tidak diperbolehkan mengeintervensi keputusan hakim Sudan. Dan jika ada ada hakim yang memiliki kecatatan hukum akan disidangkan dalam majlis khusus.

Wakil MA Sudan mengatakan bahwa Gaji yang cukup sangat membantu profesiolitas kinerja hakim. Untuk itu fasilitas hakim Sudan sangat diperhatikan. Bahkan gaji yang sesuai itu termasuk dengan penegakkan keadilan itu sendiri. Konon, gaji hakim Sudan pejabat MA Sudan jika sudah phurnabaktipun Fasilitas yang dulunya dimiliki ketika dia menjabat tetap bisa dipergunakan, ini semata-mata penghormatan dan penghargaan kepada hakim. "Jika pensiun, Ketua MA Sudan mendapatkan USD 2 juta dan wakilnya mendapat USD 1 juta," tambah Abdurrahman Syarfi.

Mengenai referensi hukum syariah di MA Sudan Abdurrahman Syarfi menjelaskan bahwa referensi utama mereka adalah Al-Qur'an dan Al- Hadits. "Untuk itu terakhir saya katakan jangan takut dan jangan gentar mengaplikasikan hukum Syariah karena memang Al-Qur'an diturunkan untuk menghormati hak-hak kemanusiaan.

Adapun point-point yang disepakati dua Mahkamah Agung ini antara lain:
Pertama, Saling kerjasama dalam mendukung pelaksanaan hukum yang berbasis syariah dan peraturan perundang-undangan lain dalam bentuk peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai bentuk pelatihan dan pendidikan di bidang syariah dan hukum.

Kedua, belah pihak saling tukar menukar berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum dan referensi-referensi lain terkait yang ada di masing-masing negara

ketiga, Kedua belah pihak saling bertukar informasi terkait dengan perkembangan pelaksanaan hukum di negara masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada dalam rangka menunjang penerapan dan penegakan supremasi hukum di masing-masing negara

Keempat, Kedua belah pihak saling memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara periodik bagi para hakim dari kedua negara di negara masing-masing untuk mengkaji berbagai pengetahan syariah, hukum dan peradilan kontemporer

Point-point yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan tetap berlaku selama kedua belah pihak masih tetap dalam kesepakatannya atau tidak adanya permohonan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri kesepakatan dimaksud, sekurang-kurangnya satu bulan dari tanggal diakhirinya kesepakatan.

Hadir dalam penandatanganan MoU ini para ini pimpinan MA RI, Hakim Agung, Eselon I dan II Mahkamah Agung, para Ketua Pengadilan tingkat Banding Jakarta, Ketua MA Sudan, HE. Maulana Galal ed Dien Muhammad Othman, wakil ketua MA Sudan, HE. Abdurrahman Muhammed Abdurrahman Syarfi, Kepala Sekretariat Pimpinan MA Sudn, HE. Dr. Mohammed Ali Abdullah, Duta besar Republik Sudan, HE. Ibrahim Boushra Mohammed serta undangan lainnya. MoU ini ditulis dalam tiga bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Inggris.

"Merintis kerjasama dengan dua negara bukanlah hal yang mudah. Untuk itu saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah berjuang keras untuk terselenggaranya acara ini. Saya berharap kerjasama ini menjadi batu loncatan dalam kerjasama di bidang lainnya." tutup Harifin

Acara ini ditutup dengan masing-masing ketua MA menandatangani MoU tersebut. (s_hmari_db)

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta