Minggu, 19 Agustus 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2011-11-25 07:59:03
KETUA MA MENGHADIRI MoU SPPT PKKTP

JAKARTA - HUMAS, Ketua Mahkamah Agung RI DR. H. Harifin A Tumpa, SH., MH. Menghadiri Nota Kesepahaman MoU terkait sistem pengadilan pidana terpadu penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT PKKTP) ditandatngani. Bertempat di Gedung Mahkamah Agung (MA) di Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (23/11/2011)

Hadir dalam acara ini Menteri Pemberdayaan Perempuan Linda Gumelar, Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, Komnas Perempuan dan Perhimpunan Advokat Indonesia.

Seperti yang dilansir situs resmi Komnas Perempuan, sistem pengadilan terpadu ini untuk mendukung terciptanya sistem keadilan yang mengacu dari perspektif korban kekerasan yang dalam hal ini yang menimpa perempuan. Dengan pengadilan ini diharapkan, jajaran aparat penegak hukum untuk bertindak lebih tegas terhadap pelaku kekerasan perempuan.

Untuk itu, penandatanganan MoU ini dirasa penting, karena akses keadilan bagi perempuan sudah mendesak. Kepolisian, jaksa, hakim, pengacara bersama Komnas Perempuan, akademisi, dan masyarakat sipil sepakat mendukung untuk mendirikan pengadilan berperspektif gender tersebut. (s_hmari_db)

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta