Senin, 28 Mei 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2011-12-12 10:49:51
SIAPA BERMINAT BELI HUTAN?

JAKARTA - HUMAS, Penebangan hutan di Indonesia setiap tahun terus terjadi bahkan skalanya semakin luas. Menurut survey tahun 1999, pemerintah dan Bank Dunia melakukan pemetaan areal hutan . Hal ini menambah panjang daftar pekerjaan rumah pemerintah untuk kembali menghijaukan kembali hutan di Indonesia. Penebangan, eksploitasi tanaman hutan dan hewan menjadi penyebab utama mengapa hutan Indonesia luasnya terus berkurang. "Kejahatan lingkungan seperti itu memang tersamar. Sulit melacaknya karena membutuhkan pembuktian. Misalnya pada kasus penebangan hutan, kita perlu menyelidiki apakah penebangan yang dilakukan itu memang jelas izinnya dan apakah perusahaan yang menaunginya tersebut memiliki prasyarat yang sah untuk melakukan usahanya" ujar Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH., LLM, hakim agung yang memiliki latar belakang pendidikan hukum lingkungan di sela-sela pertemuan meja bundar Ketua MA wilayah ASEAN untuk Lingkungan di Hotel Mandarin, Jakarta, Rabu, 7 Desember 2011.

Penebangan tersebut lebih sering dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab. Mengambil hasil hutan hanya demi kepentingannya. Seandainya saja ada pihak yang berani untuk membeli hutan dan hanya untuk 'didiamkan'. Pertanyaan saya, "Siapa yang berminat beli hutan?" tantangnya lagi. Manusia tertarik membeli hutan karena fungsi ekonomisnya bukan karena fungsi ekologisnya. Hal ini yang perlu disosialisasikan kepada publik bahwa menjaga kelestarian itu merupakan tanggung jawab semua pihak, tanpa kecuali. Itu sebabnya diadakan pertemuan ini, kita mengharapkan adanya suatu bentuk kerjasama atau kesepakatan antara Negara ASEAN sehingga terdapat 'aturan main' di kawasan ASEAN. Penegakan hukum lingkungan terus digalakkan oleh MA.

Langkah awal yang dilakukan yaitu dengan sertifikasi hakim lingkungan. Hakim yang bersertifikat inilah yang diharapkan mampu menangani kasus lingkungan. Terlebih dalam penanganan kasus kejahatan lingkungan perkaranya masuk dalam ranah pidana dan TUN, itu sebabnya MA berusaha untuk melahirkan hakim-hakim yang berkompeten. "Pembuktian dalam kasus lingkungan itu berbeda dengan pembuktian pada kasus pidana. Misalnya Pidana kasus pembunuhan, jelas harus ada pembunuhnya, siapa yang dibunuh, dan barang buktinya. Tetapi kalau lingkungan, misalnya petambak ikan menemukan ikannya mati di dalam tambaknya. Ada dugaan ikan tersebut tercemar limbah pabrik. Maka bangkai ikan tersebut harus diteliti terlebih dahulu apa betul tercemar limbah pabrik A. Kalau iya, diteliti lagi apa pabrik A telah menjalankan prosedur pengolahan limbah secara benar.

Untuk itu diperlukan kehadiran saksi ahli dalam penyelesaian kasus lingkungan" jelasnya antusias. Melalui pertemuan semacam ini pula, para hakim akan terbuka wawasannya mengenai potret modus kejahatan lingkungan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. "Pertemuan ini merupakan langkah awal dalam menjalin kerjasama bidang lingkungan. Terlebih selama pertemuan, para delegasi dari ASEAN memuji MA RI yang telah memiliki langkah strategis dalam penegakan hukum lingkungan. Hal ini juga yang menjadikan Indonesia terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan para Ketua MA ASEAN untuk Lingkungan yang pertama" tutup Prof. Takdir mengakhiri wawancaranya. (s_hmari_db)

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta