Selasa, 14 Agustus 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2011-12-23 14:53:29
KUNJUNGAN KOMISI III DPR RI PADA 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN SE-WILAYAH JAWA TENGAH

SEMARANG - HUMAS. Meskipun malam telah tiba, Selasa 20 Desember 2011, tepat pada pukul 20.30 WIB semangat Komisi III DPR RI beserta rombongan dan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah tidak surut dalam rasa lelah untuk hadir dalam acara Rapat Kerja Komisi III DPR RI pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Se-wilayah Jawa Tengah dalam rangka Reses Masa Persidangan II tahun sidang 2011-2012, yang bertempat di Pengadilan Tinggi Semarang.

Rapat Kerja Komisi III DPR RI di Semarang dipimpin oleh Bapak. Ir. Tjatur Sapto Edy, MT beserta 13 (tiga belas) anggota Tim, yang terdiri dari :
- Didi Irawadi Syamsuddin, SH., LLM
- Dr. H. Subyakto, SH., MH., MM
- Saan Mustofa
- H. Nudirman Munir, SH
- Dr. Deding Ishak, SH., MM
- Bambang Soesatyo, SE., MBA
- I Gusti Ketut Adhipura, SH
- Drs. M. Nurdin, MM
- KH. Bukhori Yusuf, Lc., MA
- Taslim, S.Si
- Drs. H. Ahmad Kurdi Moekri
- Bachrudin Nasori, S.Si., MM
- Martin Hutabarat

Antusiasme Komisi III DPR RI beserta rombongan, kali ini menekankan pada 3 (tiga) fungsi di Peradilan, yaitu :
- Legislassi ;
- Penganggaran/Budgetting ;
- dan, Pengawasan.

Dalam kesempatan kali ini, Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Bapak. Dr. Sareh Wiyono, SH., MH menyampaikan paparannya, salah satunya yaitu dalam menyelesaikan tahap-tahap UU Perlindungan Anak, kaitannya guna menunjang UU yang sudah ada dalam Mahkamah Agung RI, yang mana hal tersebut akan dibahas pada Revisi KUHAP & KUHP. Dalam sesi yang sama, KPT Semarang juga menyampaikan masalah Penganggaran, erat kaitannya dengan adanya masalah yang sangat krusial, yaitu :
- Renovasi rumah dinas, Pembangunan serta Rehalibitasi pada setiap Pengadilan Negeri ;
- dan Remunerasi 100%.

Hal ini dikarenakan, rumah dinas pada wilayah pengadilan umum sangat minim sekali karena perawatan untuk rumah dinas tersebut 1 tahun hanya 5 Juta untuk 12 Rumah dinas. Kemudian untuk biaya pengamanan bila ada unjuk rasa sangat kurang sekali dimana dalam dipa biaya yang dianggarkan 1 tahun hanya 5 Juta, padahal unjuk rasa tersebut tidak hanya 1 kali, dimana dalam 1 kali unjuk rasa biaya yang didapat sebesar 900.000 masih sangat minim untuk membayar pengamanan saja kurang.

Dan dilihat dari sudut pandang pengawasan, Pengadilan Tinggi terhadap PN diwilayah lingkungan PT Jawa Tengah dilakukan 3 bulan sekali oleh Hakim Tinggi Pengawas yang ditunjuk oleh KPT.

Dalam kesempatan kedua, KPTA Semarang Bapak. Drs. H. Chatib Rasyid, SH., MH menyampaikan paparannya yaitu mengenai masalah perceraian, beliau mengatakan bahwa pemicu utama timbulnya perceraian adalah adanya poligami.

Pada kesempatan terakhir, Ketua Komisi III DPR RI menutup acara dengan menyampaikan kesimpulannya, yaitu :
- Bahwa masalah penyelesaian anggaran untuk Pengadilan, akan segera ditindaklanjuti ;
- dan, lebih menekankan lagi dalam hal pengawasan Fit and Proper Test Pencalonan Hakim Agung (yang selama ini takut untuk memutus perkara yang berhubungan dengan publik). (s_hmari_db)

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta