Selasa, 21 Agustus 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2012-01-09 10:24:44
KY DAN MA GELAR MKH

Jakarta-Humas, Mengawali tahun 2012, Mahkamah Agung makin memperlihatkan keseriusannya dalam membina hakim-hakim. Pagi ini (04/01) pukul 09.00 WIB Mahkamah Agung melaksanakan Majelis Kehormatan Hakim (MKH), sebuah majelis yang dikhususkan untuk menyidangkan para hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman prilaku hakim. Kali ini oknum hakim yang di-MKH-kan adalah hasil laporan dari Komisi Yudisial dengan nama Hendra Pramono, SH., M.Hum, hakim pada Pengadilan Negeri Madiun dengan golongan pangkat penata/IIIc.

Dalam dakwaannya, Ketua MKH membacakan bahwa telah terjadi 2 jali pertemuan antara hakim terlapor dan terdakwa tanpa ditemani jaksa penuntut umum ataupun pihak lain, yaitu tanggal 30 September 2009 dan 16 Februari 2010. Dua pertemuan itu antara lain membahas permintaan terdakwa agar tidak ditahan dan terjadi permintaan uang 50 juta dari hakim terlapor yang menjadi 35 juta setelah negoisasi.

Hakim terlapor dinyatakan bersalah karena meminta dan menerima uang dari pihak yang berpekara. Hakim yang menjalani proses calon hakimnya di Pengadilan Negeri Mojokerto ini dianggap tidak berlaku jujurdan tidak mengindahkan kode etik bahwa hakim harus menghidari hubungan baik langsung ataupun tidak langsung baik dengan advokat maupun pihak yang berperkara, sehingga Komisi Yudisial merekomendasikan Hakim Hendra untuk diberhentikan.

Dalam pembelaannya, Hakim Hendra mengakui bahwa semua tuduhan itu benar dilakukannya. Hakim yang istrinya sedang hamil 8 bulan itu juga mengaku menyesal dan berjanji akan berubah lebih baik lagi dan jika hal ini terulang "saya siap dipecat sebagai hakim" tegas hakim angkatan ke 17 itu. Tekanan psikologis, jauh dari keluarga dan himpitan kebutuhan hidup diungkap Hakim Hendra sebagai motivasinya melakukan tingkah buruk yang mencoreng nama baik hakim. Masih dalam pembelannya, hakim golongan III/C itu berharap tidak dipecat, karena memang ia adalah satu-satunya kepala keluarga yang menghidupi satu istri, satu orang anak berumur 7 tahun, satu orang anak yang masih dalam kandungan dan sepasang orang tua yang sudah tua renta dimana salah satunya sedang terserang penyakit stroke. "Saya mohon kearifan dan kebijaksanaan para hakim MKH agar tidak memberhentikan dan saya bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya". Tutup Hakim Hendra sambil terisak.

Setelah skors 90 menit. MKH memutuskan bahwa karena Hakim Hendra telah menyesali perbuatannya, mengembalikan uang yang pernah dimintanya, menyesali dan berjanji tidak mengulangi jikapun mengulangi siap diberhentikan, dan karena hakim terlapor masih memiliki tanggungan. MKH memutuskan bahwa hakim terlapor Dimutaiskan ke pengadilan Tinggi Surabaya selama satu tahun dan tidak boleh bersidang (non Palu) selama satu tahun dan tidak menerima tunjangan kinerja (remunerasi) selama satu tahun.

Susunan majelis MKH terdiri dari Dr. Suparman Marzuki, SH., M.Si sebagai ketua MKH dan anggota adalah Dr. Ibrahim, SH., MH., LLM (Anggota Komisi Yudisial), Jaja Ahmad Jayus SH., MH.,(Anggota Komisi Yudisial) Dr. Taufiqurrahman Syahuri, SH., MH., (anggota Komisi Yudisial) H. Muhammad taufik, SH., MH., (Hakim Agung Mahkamah Agung) H.R.Imam Harjadi., SH., MH (Hakim Agung Mahkamah Agung) dan I Made Tara, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung), serta Onni Roslaeni, SE., AK. Dari Anggota Komisi Yudisial Sebagai sekretaris.

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta