Selasa, 16 Januari 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2012-01-30 07:46:08
KETUA MA : CAPAIAN BUKAN UNTUK MELAMBATKAN TAPI UNTUK MENJADI ACUAN

JAKARTA - HUMAS, Negara-negara yang tergabung dalam Judicial Integrity Group dan Regional Workshop yang berada di wilayah Asia Tenggara dan Asia Pasifik mengadakan pertemuan "Regional Workshop on Judicial Integrity in Southeast Asia: Integrity-based Judicial Reform" yang dipusatkan di Hotel Borobudur, Jakarta, Indonesia pada Kamis - Jumat,26 - 27 Januari 2012. Acara ini secara resmi dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, DR.Harifin A Tumpa, SH., MH pada pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh sejumlah Ketua Mahkamah Agung wilayah ASEAN dan Asia Pasifik, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Ketua Muda, Ketua Komisi Yudisial, dan para undangan lainnya. Kegiatan ini diikuti oleh 8 negara ASEAN dan 6 negara Asia Pasifik, diantaranya : Afghanistan, Australia, Bangladesh, Belanda, China, Jerman, India, Indonesia, Filipina, Malaysia, Myanmar, Srilanka, Laos, Singapura, Thailand, Timor Timur, New Zealand, dan Nepal

Pertemuan Judicial Integrity Group akan memaparkan perkembangan terbaru dan pendekatan paling mutakhir mengenai implementasi prinsip-prinsip Bangalore di negara-negara ASEAN. Sementara itu, pada lokakarya regional ini, Hakim, anggota badan peradilan dan akivis pemerhati peradilan dapat mengadakan pertukaran pengalaman dan informasi dengan anggota Judicial Integrity Group yang berasal dari berbagai belahan dunia.

Dalam sambutannya, Ketua MA. DR.Harifin A Tumpa, SH., MH menyampaikan banyak upaya - upaya yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dalam periode 5 tahun terakhir yang disesuaikan dengan prinsip Bangalore. beberapa di antaranya adalah memastikan kode etik dan perilaku di ikuti secara efektif dalam pemilihan / recruitment calon hakim dan penandatangan pakta integritas. Pada Tahun 2011, badan pengawasan mahkamah agung juga sudah melakukan audit kinerja dan integritas yang bertujuan untuk memberikan keterbukaan informasi yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, memberikan pelayanan meja pengaduan dan website , fasilitas sms pengaduan untuk pengaduan untuk lingkungan peradilan ,dan menyelenggarakan MKH.

Upaya - upaya tersebut membuahkan prestasi yang diantara nya adalah peringkat ke - 3 untuk integritas 7 instansi vertikal hasil survey dari direktorat KPk dan peringkat ke 6 dari 10 instansi untuk keterbukaan informasi di instansi hasil survey dari Komisi Informasi Pusat, "Akan tetapi capaian yang ada bukanlah untuk melambatkan kinerja tapi justru untuk menjadi acuan sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat terus di jaga " ujar Ketua MA Harifin Tumpa SH, MH pada akhir sambutannya. (s_hmari_db)

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta