Jumat, 22 Juni 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2012-03-16 09:14:30
DEMI OTOMASI DI PENGADILAN, POLA BINDALMIN MUNGKIN AKAN DIUBAH AGAR PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (TI) DALAM ADMINISTRASI PERKARA DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK.

Jakarta - MARI, Implementasi otomasi di pengadilan perlu dibarengi dengan perubahan peraturan. Pola Bindalmin yang selama ini menjadi pegangan dalam administrasi perkara di lembaga peradilan tidak tertutup kemungkinan akan diubah agar pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam administrasi perkara dapat berjalan dengan baik.

Demikian salah satu rumusan penting pertemuan tingkat tinggi sistem manajemen informasi perkara yang disampaikan Ketua Muda Pembinaan MA Widayatmo Sastro Hardjono di Jakarta, kemarin (14/3/2012).

"Rekomendasi itu kita ajukan kepada pimpinan, minta follow up. Barangkali nanti Bindalmin dan Buku II berubah. Siapa tahu," ujar Widayatmo, yang sekaligus menutup acara yang berlangsung tiga hari itu.

Selain itu, pertemuan ini juga merekemodendasikan agar pengawasan terhadap pengadilan tidak hanya terpaku pada dokumen-dokumen yang dikerjakan secara manual. Dokumen-dokumen elektronik pun perlu mendapat perhatian.

"Saat ini sistem pengawasan hanya sesuai pola bindalmin yang hanya mengacu kepada dokumen manual seperti buku register," ungkap Widayatmo.

Otomasi di pengadilan, ungkap Widayatmo, memerlukan kesiapan SDM, pola pikir, pembenanahan infrastuktur, hingga pembenahan organisasi.

"Perlu ada unit sendiri di pengadilan yang tangani TI. Ini tercantum dalam blue print kita. Kalau tidak salah, 5 tahun harus selesai," ujarnya.

Otomasi di pengadilan juga harus memiliki road map yang jelas. Perlu ada perencanaan dan pemetaan kondisi umum, termasuk penentuan prototipe atau standarisasi.

Hal lain yang mendapat penekanan adalah kesatuan dan keseragaman sistem manajemen informasi perkara. "Kita satu institusi yang punya sistem, dan itu berlaku untuk semuanya," kata Widayatmo.

Meski demikian, untuk kelancaran kerja dan demi transparansi publik, saat ini pengadilan-pengadilan dapat mengembangkan sistemnya sendiri. Bahkan para pimpinan pengadilan didorong untuk mempercepat implementasi otomasi di satuan kerjanya masing-masing.

Disadari oleh para peserta pertemuan ini, pemanfaatan TI secara tepat guna akan berdampak sangat besar terhadap kinerja pengadilan dan transparansi publik. "Tapi perlu diingat, resistensi di birokrasi lebih besar ketimbang di swasta," Widayatmo menegaskan.

Sementara itu, perihal mutasi, disepakati bahwa perlu segera diterbitkan aturan mutasi-promosi yang berlaku untuk semua lingkungan peradilan. Sebab, saat ini aturan tersebut belum ada, sehingga masing-masing lingkungan peradilan memiliki kebijakan yang berbeda-beda.

Mutasi juga harus didasarkan pada pola yang baku, transparan dan fair play. "Tapi usul pola mutasi 5 tahun untuk hakim baru dan 3 tahun untuk yang menjabat pimpinan itu perlu ditinjau ulang," ungkap Widayatmo.

Direktur proyek C4J USAID David Anderson mengaku bahagia dengan rampungnya pertemuan yang difasilitasi lebaganya ini. Menurutnya, banyak hal yang bisa dipelajari dari pengalaman-pengalaman negara lain, khususnya dalam hal otomasi di lembaga peradilan. "Tapi solusinya harus tumbuh dari anda sendiri," ujarnya.

Markus Zimmer, pendiri IACA yang terus memantau jalannya pertemuan, mengungkapkan terima kasihnya kepada para peserta yang telah mengikuti pertemuan dengan penuh antusias. "Saya merasa terhormat hadir di sini," ucapnya. (s_badilag_db)


 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta