Selasa, 21 Agustus 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2012-04-23 14:18:09
KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN 4 LINGKUNGAN PERADILAN DI WILAYAH HUKUM KALIMANTAN BARAT

PONTIANAK - HUMAS, Kamis, 19 April 2012. Komisi III DPR RI Bidang Hukum, dalam memasuki masa reses persidangan III tahun sidang 2011-2012, melakukan kunjungan kerja dengan mitra kerjanya, dengan Kepolisian, Kejaksaan Tinggi dan Empat Lingkungan Peradilan se Wilayah Hukum Kalimantan Barat. Kunjungan kerja yang berlangsung Rabu-Jumat, 18-20 April 2012 ysng dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Catur Saptoedy dan diikuti oleh 5 anggota. Bertempat di kantor Pengadilan Agama Pontianak pada Kamis, 19 April 2012 pukul 14.00 WIB.

"Saya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada Bapak dan Ibu dari lembaga yudikatif untuk menyampaikan masukannya kepada komisi III terkait dengan rancangan undang-undang MA yang prioritas utama dan sedang di godok oleh Komisi III dan penyusunan anggaran 2013 yang akan mulai disusun Juli 2012" ujar Catur saat membuka rapat kerja dengan jajaran empat lingkungan Peradilan di wilayah Hukum Kalimantan Barat-Pontianak Rapat ini di hadiri Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Kepala Pengadilan Militer.

Baru-baru ini Wakil Rakyat dalam hal ini Komisi III DPR telah menerima wakil tuhan yaitu para hakim yang menuntut hak-haknya sebagai pejabat Negara yang telah di atur oleh peraturan pemerintah. Hal ini di dukung positif oleh anggota komisi III DPR Nudirman Munir.

Pemaparan yang di sampaikan para Ketua Pengadilan dalam hal ini menyampaikan penggunaan dan kendala realisasi DIPA 2011 yang mencakup penggunaan dan kendala realisasi DIPA 2011, Kendala biaya anggaran bimbingan teknis, kendala kesejahteraan hakim, rincian kebutuhan anggaran, kebutuhan pegawai/sumber daya manusia, kenaikan type Pengadilan Militer yang saat ini type B dan mengusulkan menjadi type A, dan bidang pengawasan yang meliputi bidang penyuluhan hukum, koordinasi terkait sosialisasi pencegahan pemberantasan narkoba dan upaya pencegahan timbulnya konflik horizontal di masyarakat Kalimantan Barat dengan beragam Multi Etnis.

Rapat kerja ini diakhiri dengan saling bertukar cindera mata antara Ketua Komisi III DPR RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Kepala Pengadilan Militer. (s_hmari_db)

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta