Kamis, 18 Januari 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2012-05-08 08:17:40
KOMITMEN KAMI : SIAP DITEMPATKAN DIMANA SAJA !

JAKARTA - HUMAS, "Siapa suruh jadi hakim?" begitu ungkap Ruhut Sitompul, anggota komisi III DPR RI menanggapi maraknya pernyataan dari para peserta pertemuan antara Komisi III DPR RI dengan Jajaran Pengadilan wilayah Provinsi Bangka Belitung. Kontan tanggapan Ruhut mendapat reaksi tegas dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang. "Dari hati nurani yang paling dalam sebagai insan inetelek, kami malu kalau harus meminta-minta. Padahal kami hanya memperjuangkan apa yang seharusnya kami dapat sebagai pejabat negara. Kalau sampai terbersit seruan untuk demo, itu karena kami sudah merasa lama diabaikan. Hakim, bukan profesi yang diciptakan karena kebetulan saya dan teman-teman lulusan sarjana hukum dan ingin membuat pekerjaan. Profesi ini lahir sebagai kebutuhan sebuah negara hukum" ungkapnya yang disambut tepuk tangan para hakim.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa para hakim menyadari resiko dari pekerjaannya. "Kami siap ditempatkan dimanapun! itu sudah menjadi komitmen kami dan sudah kami buktikan. Hakim tidak hanya ada di kota-kota besar, namun hakim ada sampai di pelosok-pelosok. Ancaman, godaan, terpisah dari keluarga, itu memang sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari profesi hakim. Dan kita mampu menjalaninya, itu karena kami memang telah memilih hakim. Jadi kalau dibilang siapa suruh jadi hakim yang konteksnya dikaitkan dengan kesejahteraan. Kami sudah buktikan jawabannya!" pungkasnya.

Wacana Kesejaheraan hakim memang masih menjadi pembahasan menarik dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan jajaran pengadilan di wilayah hukum Bangka Belitung pada Rabu, 2 Mei 2012 di Kantor Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. "Saya berharap semoga wacana kesejahteraan hakim tak hanya sebatas tambahan pada tunjangan namun pada gaji pokok itu. Kalau kenaikan diterapkan pada gaji pokok maka kenaikan akan dirasakan sampai. Hal ini mengingat hakim sebagai pejabat negara." Ungkap Ketua Pegadian Tinggi , H.Achmad Iswandi, SH.

Dalam pemaparannya, Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mendesak Pemerintah segera membentuk Pengadilan Negeri Koba dan Pengadilan Negeri Mentok.Di tahun 2012 pengawasan akan terus ditingkatkan melalui pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung dengan menerima laporan-laporan pengaduan masyarakat. Pengawasan dilaksanakan di bidang kepaniteraan, kesekretariatan, dan tingkah laku hakim. Khusus mengenai pengaduan dari masyarakat maka di Tahun ini Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pengaduan juga menerima pengaduan masyarakat melalui website www.pt-babel.go.id.

Sementara di Pengadilan Tinggi Agama , Drs. H. Dja’far Abd.Muchith, SH., MHI menyampaikan bahwa Pengawasan di Pengadilan Agama diantaranya monitoring penyelesaian perkara dimaksudkan untuk menekan sisa perkara dan meningkatan frekuensi persidangan. Pengawasan juga dilakukan terhadap pembangunan gedung PA Sungailiat yang sekarang sudah diresmikan dan pengawasan awal proses pembangunan gedung PA Mentok, dan memohon pembentukan Pengadilan Agama Baru di Kabupaten Belitung Tmur dan Bangka Selatan atau Bangka Tengah.

Acara pertemuan diakhiri denga acara tukar menukar cinderamata antara Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Pengadian Tinggi Agama Bangka Belitung dan Komisi III DPR RI. Kunjungan kerja komisi III DPR RI ke wilayah Bangka Belitung dimulai sejak 1 Mei 2012 hingga 3 Mei 2012. Rombongan yang berjumlah 18 orang ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, DR.Benny K Harman. (s_hmari-db)

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta