Selasa, 23 Oktober 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2013-08-21 13:22:16
Refleksi Perayaan HUT Mahkamah Agung RI dan Kemerdekaan RI

Jakarta, tanggal 19 Agustus 2013, bertepatan dengan hari jadi Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung RI DR. H. M. Hatta Ali, SH, MH mengutarakan pesan-pesan, sekaligus merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke 68 Tahun. Ketua Mahkamah Agung meminta agar kita semua meluangkan waktu sejenak untuk mengheningkan cipta dan merenung. Sejauh mana kiprah institusi tempat kita bernaung  selama ini dari sisi perannya dalam konsep Negara Demokrasi. Sejauh mana Peradilan telah mampu memberikan solusi kepada masalah-masalah yang betul-betul dibutuhkan publik, lebih jauh, sejauh mana public melihat dan menempatkan Pengadilan dihati mereka, untuk kemudian merefleksikan, sejauh mana kontribusi kita semua sebagai insan Peradilan untuk mewujudkan Peradilan yang kita idam-idamkan.

Lanjutnya, Pekerjaan kita ke depan masih akan lebih jauh dan lebih berat. Untuk sekarang beberapa kebijakan kunci yang telah diambil antara lain Implementasi Keterbukaan Informasi, perbaikan Sistem Manajemen Perkara dengan memperkenalkan Implementasi Sistem Informasi Teknologi/Teknologi Informasi, perbaikan Sistem Keuangan, Pendidikan dan Latihan hingga upaya berkelanjutan dengan menciptakan akses yang lebih baik kepada masyarakat yang membutuhkan.

Tahun 2013, ditandai dengan pencapaian yang membanggakan, Badan Pemeriksa Keuangan akhirnya memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada laporan keuangan Mahkamah Agung, setelah dua tahun berturut-turut memberikan peringkat Wajar Dengan Pengecualian dan Disclaimer pada tahun-tahun sebelumnya. Berlanjut dengan Modernisasi proses kerja, adanya Sistem Pelacakan Perkara (Case Tracking System) yang dipergunakan untuk Peradilan umum yang sudah diluncurkan pada tahun 2012 lalu.

Tidak berhenti hanya sebatas itu, masih diperlukan kerja lebih keras lagi untuk memastikan bahwa tahun-tahun selanjutnya, capaian yang telah dicapai mampu dipertahankan dan ditingkatkan.  Pun dalam hal keuangan, sangat kritikal untuk dapat memastikan bahwa didepan kita tetap mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Terkait dengan Teknologi Informasi, dalam hal ini CTS harus dapat dipastikan bahwa 100% pengadilan yang telah berpartisipasi, maka tingkat kepatuhan (Compliance) harus juga mencapai 100%.

Ketua Mahkamah Agung kembali berpesan agar kita selaku Warga Peradilan memastikan agenda kebijakan dan pembaharuan yang telah digariskan bisa terlaksana dengan baik. Kinerja organisasi yang baik akan tergantung kepada seberapa baik kebijakan Manajerial Pusat bisa disampaikan dan dipatuhi.

Semua warga peradilan harus memahami betul-betul  pesan yang tercantum dalam cetak biru peradilan 2010-2035 dan agenda prioritas pembaruan tahunannya. Terus perbaharui informasi dengan mengakses jaringan yang telah ada, hal ini penting agar pembaharuan itu bersifat inklusif, partisipatif dan berkelanjutan.

Yang terakhir, agar semua aparatur Peradilan mampu menjaga perilakunya, karena perilaku adalah cerminan nilai-nilai  yang hidup dalam institusi itu sendiri. Tidaklah berguna semua kebijakan pimpinan Mahkamah Agung apabila dari waktu ke waktu masih ada aparat Peradilan yang gagal memenuhi pedoman perilaku yang berlaku, namun justru terlibat dalam tindak pidana itu sendiri dan memperjualbelikan keadilan. Ketua Mahkamah Agung sendiri memastikan bahwa tidak akan nada toleransi bagi orang-orang seperti itu.

Tingkatkan kualitas moral, mental dan pengetahuan serta ketrampilan sebagai aparat peradilan yang Professional dan ber-Integritas. Sebagai Institusi Negara junjung tinggi Kode Etik dan Perilaku.

Dirgahayu Mahkamah Agung RI

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta