Rabu, 15 Agustus 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2013-12-24 08:18:50
Kegiatan Monitoring PTUN Pontianak

Tepat pada tanggal 10 Desember hingga 12 Desember 2013 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Tingkat banding pada Satua Kerja Pengadilan dibawahnya, telah melakukan Monitoring pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2-TUN/4776/PS.01/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013, Tim Monitoring ini terdiri dari H. BAMBANG EDY SUTANTO S., SH.MH , NURNAENI MANURUNG, SH., Mhum, DR. ARIFIN MARPAUNG, SH., M.Hum, NITUYU MENDROFA, SH, LUCYANNA ALMERIA HOHOTANNA.

Maksud dari Monitoring adalah untuk melakukan pengawasan khususnya terhadap implementasi aplikasi SIADPTUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak; dan melakukan monitoring serta pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Tujuan dari monitoring ini adalah untuk membangun kesadaran terhadap pimpinan dan staf tentang pentingnya Sistem Administrasi Perkara berbasis Teknologi Informasi;  Memberikan masukan kepada atasan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya dalam implementasi Sistem Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara.

Kesimpulan dari kegiatan monitoring ini adalah ; pada prinsipnya pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah berjalan dengan baik meski terbatasnya pegawai yang ada serta beberapa jabatan yang belum terisi. Ada beberapa pekerjaan administrasi yang dikerjakan oleh pegawai honorer karena ketiadaan pegawai/staf. Pengelolaan website sudah berjalan dengan baik. SIAD-PTUN baru dibangun bulan November 2013 akan tetapi sudah dioperasikan pengisian data-datanya. Hanya saja SIADPTUN belum dilaksanakan oleh pihak-pihak yang seharusnya mengoperasikannya.

Arahan yang dapat diberikan pada monitoring  adalah sebagai berikut : Perkuat hubungan antar sesama Pegawai dan para Hakim dengan komunikasi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan/skill. Para pelaksana organisasi sebaiknya mempunyai pemahaman yang sama mengenai pedoman pelaksanaan pekerjaan / tupoksi.  Dalam menangani objek sengketa, tidak bisa hanya menggunakan satu aspek pertimbangan saja, tetapi harus melihat banyak aspek sehingga didapatkan kesimpulan yang tepat.  Semua bidang harus sudah menguasai aplikasi : perkara, keuangan, umum dan kepegawaian. Dalam hal pengoperasian SIADPTUN, segera dibuatkan password untuk masing-masing person dan penginstalan SIADPTUN di perangkat komputer masing-masing sehingga perkara baru sudah dapat diinput oleh tiap-tiap orang sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan bagi petugas peng-input data tetap mengerjakan tugasnya meng-input data-data perkara lama. Kelengkapan berkas perkara harus dijilid rapi, dan penjilidan berkas diberi jarak sehingga ketika bundel berkas itu dibaca atau difotocopy tidak perlu merobek penjilidan dan khusus softcopy dalam bentuk CD harus diisi lengkap (Berita Acara, Putusan, Penetapan), cek kembali softcopy (CD) sebelum dikirim ke pengadilan tingkat banding.

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta