Selasa, 23 Oktober 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2014-06-30 07:26:14
HAKIM AGUNG SYAMSUL MAARIF : "SERVICE IS NUMBER ONE"

''Service is number one! Sebagus apapun instansi sehebat apapun prestasi instansi tersebut kalau dalam pelayanannya mengecewakan tidak ada artinya''. Hal ini ditegaskan oleh Hakim Agung Syamsul Maarif dalam pemaparannya di hadapan peserta Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kehumasan yang berasal dari empat lingkungan peradilan wilayah Banda Aceh, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Tengah, dan Banten. Pelayanan di pengadilan merupakan hal utama yang akan dinilai oleh masyarakat pencari keadilan. Melalui SK 1-144/SK/KMA/I/2011, MA dan jajaran pengadilan di bawahnya telah mengimplementasikan pelayanan informasi kepada publiknya.
''Betapa kini berbagai informasi dengan mudah diperoleh, tak terkecuali di pengadilan. Kini pengadilan dituntut tanggap untuk turut menyediakan informasi di pengadilan. Saya apresiasi kepada para pengadilan yang sudah menampilkan informasi mengenai tata cara permohonan informasi di pengadilan dan klasifikasi informasi'' ungkap juru bicara IKAHI Pusat ini. Sementara mantan Juri Bicara MA, Djoko Sarwoko berbagi pengalamannya dalam membangun komunikasi dengan pers di hadapan 174 hakim humas.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Humas MA ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun. Kepala Biro Hukum dan Humas, Ridwan Mansyur dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa dengan kegiatan semacam ini akan membawa perubahan positif. ''Semangat perubahan yang tinggi kita akan menyambut dunia baru peradilan yang lebih profesional dan modern dengan mengedepankan pelayanan publik''.

Keberadaan SK 1-144 harus diikuti dengan pembangunan sektor suplai, yaitu kapasitas peradilan sendiri untuk mengimplementasi SK tersebut, supaya sektor demand, yang dalam hal ini publik, benar-benar merasakan bahwa apa yang dijanjikan oleh pengadilan melalui pengesahan SK 1-144 bukanlah lips service belaka. Sektor suplai itu perlu ditanam, dipupuk, ditumbuh kembangkan dan diharmonisasikan, untuk mengantisipasi sektor demand yang pasti akan terus tumbuh dan berkembang. Dan ketika sektor tersebut sudah siap, maka harus dipastikan bahwa peradilan sebagai sektor yang mensuplai informasi memiliki kesiapan yang memadai, karena apabila tidak, maka apresiasi publik akan menurun, sehingga tingkat kepercayaan publik juga akan sulit untuk ditingkatkan.(sumber : www.mahkamahagung.go.id)

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta