Kamis, 18 Januari 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2014-08-11 16:28:12
Kunjungan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Jakarta, Senin, 11 Agustus 2014. Pada hari ini Pengadilan Tinggi TUN Jakarta menerima kunjungan dari mahasiswa Fakultas Hukum Hasanuddin Makassar Program Studi Hukum Administrasi Negara. Kunjungan dilakukandalam rangka kegiatan field study yang diadakan oleh Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan mengambil tema “Menatap Administrasi Peradilan dalam Bingkai Reformasi Birokrasi”. Jumlah mahasiswa yang ikut dalam kunjungan ini adalah 40 mahasiswa dengan lima orang pendamping, serta Prof. Dr. Ahmad Ruslan, S.H., M.H.

Acara kunjungan diisi dengan pertemuan antara rombongan dengan Ketua, Wakil Ketua, dan para hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Bapak Dr. Istiwibowo, S.H.,M.H. dengan didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Bapak H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, S.H.,M.H., Prof. Dr. Ahmad Ruslan, S.H., M.H., serta Dr. Arfin Marpaung, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Jakarta sebagai moderator. Dalam pertemuan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta memaparkan tentang prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Tinggi TUN baik sebagai pengadilan tingkat banding maupun sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal telah ditempuhnya upaya banding administratif.  

Menjawab pertanyaan dari salah satu mahasiswa tentang reformasi birokrasi yang telah dilakukan dan kendala yang dihadapi, Ketua Pengadilan Tinggi menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya dalam rangka reformasi birokrasi yang telah dimulai tahun 2003 dengan adanya Cetak Biru (blueprint) Mahkamah Agung yang dibagi dalam Rencana-rencana strategis (Renstra). Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi telah pula diadakan program quick wins. Sementara itu dalam hal keterbukaan informasi telah didukung dengan teknologi informasi berupa website di masing-masing pengadilan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Acara diakhiri dengan pemberian tanda kenang-kenangan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ahmad Ruslan, S.H., M.H.kepada Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Dr. Istiwibowo, S.H.,M.H.

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta