Jumat, 22 Juni 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2014-08-19 14:35:47
Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan HUT Mahkamah Agung RI Ke-69

Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2014. Pada hari ini Mahkamah Agung RI telah genap berusia 69 tahun, usia yang sama dengan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-69, Mahkamah Agung RI mengadakan upacara bendera di halaman gedung Mahkamah Agung RI, Jalan Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat. Bertindak selaku inspektur upacara adalah Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Hatta Ali, S.H.,M.H., upacara diikuti oleh para hakim agung, para pejabat struktural di Mahkamah Agung RI, beserta jajaran peradilan di empat lingkungan peradilan.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan ucapan selamat atas pencapaian yang telah diraih oleh segenap warga peradilan sehingga satu persatu tujuan strategis peradilan yang terdapat dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI dapat terealisasi. Pencapaian fundamental yang telah dicapai dalam kurun waktu dua tahun terakhir, diantaranaya :

1.    Kinerja manajemen perkara yang signifikan;

2.   Keberhasilan implementasi modernisasi Sistem Teknologi Informasi Perkara pada seluruh pengadilan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan dan sebagian pada tingkat banding;

3.   Status Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI yang berhasil dicapai untuk yang kedua kalinya;

4.  Penghargaan Peringkat Pertama dari KPK pada survey Integritas Sektor Publik 2013 pada sektor instansi nasional vertikal;

5.  Penyerapan Anggaran tingkat Nasional Mahkamah Agung masuk dalam empat besar.

Pada tahun 2014 ini, pimpinan Mahkamah Agung RI telah mengambil berbagai kebijakan strategis untuk makin memudahkan akses kepada pencari keadilan dan melindungi kelompok miskin marginal, seperti :

-     PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Perma ini menyempurnakan SEMA Nomor 10 Tahun 2010;

-     PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan payung hukum dilakukannya diversi dan restorative justice pada perkara anak, sebagai amanat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

-     SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding yang memotong jangka waktu penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama menjadi lima bulan dan tingkat banding menjadi tiga bulan termasuk minutasi.

-     SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunter Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu yang memungkinkan dilaksanakannya pelayanan satu pintu-satu atap terhadap beberapa proses sekaligus yang terkait dengan pengesahan akta pernikahan.

Mahkamah Agung juga tengah menggodok beberapa kebijakan kunci yang secara substansial akan memungkinkan penyederhanaan penyelesaian sengketa perkara perdata, dengan mendorong percepatan penyelesaian sengketa lebih sederhana, dan juga penyelesaian sengketa alternatif. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa pengadilan merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan bernegara. Hal yang dilakukan dan diputus pengadilan bisa berimplikasi kepada perubahan berbagai norma dan tatanan kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum, kepercayaan publik, iklim usaha, sampai ketertiban umum akan berangkat dari seberapa baik pengadilan menjalankan fungsinya. Pengadilan yang berwibawa adalah bukan hanya sekedar corong undang-undang, namun juga pengadilan yang selalu mencari kebenaran materiil yang melebihi kebenaran prosedural.

Ketua Mahkamah Agung RI juga menyampaikan bahwa Negara sudah memenuhi komitmennya bagi kesejahteraan segenap warga peradilan, baik untuk Hakim dan Hakim Ad Hoc, Hakim Agung maupun Seluruh Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, oleh karena itu setidaknya untuk tahap ini perlu membalas dengan komitmen memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan negara dengan meningkatkan kinerja yang optimal dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terindikasi tindak pidana korupsi, penyuapan, dan pelanggaran disiplin.

Dalam pidato penutupnya, Ketua Mahkamah Agung RI berharap dan berpesan untuk terus berbakti dan mengabdi yang terbaik pada bangsa dan negara, meningkatkan kualitas moral, mental, perilaku, serta pengetahuan dan ketrampilan sebagai aparat peradilan yang profesional dan berintegritas, serta sebagai institusi negara, harus menjunjung tinggi kode etik dan perilaku.

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta