Rabu, 17 Januari 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2014-10-14 16:01:57
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan H. Bambang Wicaksono, SH, MH Sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Jakarta, 14 Oktober 2014, Bapak. H. Bambang Wicaksono, S.H.,M.H. diangkat sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 131/Dj.MT/Kep/IX/2014 tanggal 15 September 2014.  Sebelumnya beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Acara Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Lantai 12, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jend. Ahmad Yani Kav 58, Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Bapak Dirjen Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI Bapak Sulistyo, S.H.,M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara wilayah hukum Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, seluruh pegawai Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, serta ibu-ibu Dharmayuktikarini.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Bpk. Dr. Istiwibowo, S.H, M.H., dan bertindak sebagai saksi adalah Bpk. Sugiya, S.H., M.H. dan Bapak H. Iswan Herwin, S.H., M.H., hakim tinggi Pengadilan Tinggi TUN Jakarta.

Bapak Dr. Istiwibowo, S.H.,M.H. dalam sambutannya menyampaikan bahwa  acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bukanlah sekedar acara seremonial melainkan mengandung makna sebuah pengukuhan terhadap tugas dan amanat yang telah dipercayakan dari negara kepada pejabat yang dilantik, sehingga harus diterima dengan penuh rasa tanggung jawab disertai dedikasi, integritas dan sikap profesionalisme sebagaimana lafal sumpah yang telah diucapkan. Lafal sumpah bukan sekedar pernyataan formalitas semata (lips service) melainkan harus dipertanggungjawabkan baik dihadapan Tuhan maupun masyarakat.

Bapak Dr. Istiwibowo, S.H.,M.H. juga mengharapkan agar pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas barunya sebagai Ketua Pengadilan TUN Palangkaraya. Dengan berbekal pengalaman yang sudah pernah dilalui diharapkan dapat memahami persoalan yang ada dan memberikan solusi-solusi, jalan keluar pada setiap masalah di Pengadilan TUN Palangkaraya. Kepercayaan yang telah Negara berikan melalui Mahkamah Agung RI untuk menjadi Ketua Pengadilan TUN Palangkaraya harus dibuktikan bahwa pilihan tersebut tidak salah. Prinsip the right man on the right place hanya dapat dibuktikan dengan kinerja yang tinggi (high performance) yaitu dengan melakukan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dengan sebaik-baiknya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa tugas pokok Ketua Pengadilan TUN selain harus menguasai bidang teknis dan bidang adminitrasi sekaligus, juga perlu menguasai bidang pengawasan (controling). Dengan pemahaman yang mendalam terhadap Tupoksi diharapkan menghasilkan kinerja yang optimal. Tugas rumah yang harus juga diselesaikan adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang harus terus di supervisi, terus diawasi pelaksanaannya terutama dalam 8 area yang telah ditetapkan.

Selain reformasi birokrasi, ada juga yang harus diperhatikan lebih lanjut sebagaimana yang telah disampaikan dan disarankan oleh Bapak Dirjen yaitu program SIAD-PTUN yang perlu terus mendapat prioritas, dikembangkan, dan disempurnakan sehingga mencapai tujuannya yaitu dalam percepatan penyelesaian perkara dan mencapai pelayanan yang maksimal bagi para pengguna dan pencari keadilan. Demikian pula dalam hal telah disahkannya Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan yang tentunya berintegrasi secara garis besar dan signifikan bagi tugas Peradilan TUN. Dalam melaksanakan wewenangnya, sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara harus berhati-hati dan jangan sampai menjadi kontra produktif dalam arti seolah-olah Pengadilan TUN menghambat upaya pemberantasan korupsi yang sedang digalakkan. Selain hal-hal tersebut, masih ada beberapa tugas tambahan sebagai Ketua Pengadilan TUN yaitu membina Dharmayukti, IKAHI, IPASPI, PTWP, dan juga Koperasi.

Bapak Dr. Istiwibowo, S.H.,M.H. juga memberikan pesan bahwa seorang Ketua PTUN harus memiliki komitmen yang kuat “strong commitmen” bukan untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga tetapi lebih dari itu yaitu untuk kepentingan institusi Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia demi mewujudkan Peradilan yang agung, dihormati, berwibawa, dipercaya dan disegani. Seorang Ketua adalah sebagai contoh (role model) bagi seluruh pegawai dilingkungannya, tidak hanya di kantor akan tetapi juga dalam perilaku hidup sehari-hari, oleh karena itu harus bertindak dengan hati-hati, penuh tanggung jawab, dan integritas tinggi karena orang tersandung tidak oleh batu yang besar melainkan justru oleh batu kerikil.

Pada akhirnya Bapak Dr. Istiwibowo, S.H.,M.H. atas nama keluarga besar Pengadilan Tinggi TUN Jakarta mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Bapak H. Bambang Wicaksono, S.H.,M.H. sebagai Ketua Pengadilan TUN Palangkaraya. Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh seluruh hadirin yang hadir yang dilanjutkan dengan ramah tamah.

 

 

 


 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta