Selasa, 23 Oktober 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2016-01-15 16:42:15
Penyerahan Sertifikat ISO 9001-2008 wilayah Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta

Bertempat di lantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Ahmad Yani Kavling 58 Jakarta Pusat, segenap pegawai dari beberapa Pengadilan Tata Usaha Negara, sebut saja PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta, PTUN Samarinda, PTUN Jakarta dan PTUN Denpasar hadir untuk menyaksikan secara langsung penyerahan sertifikat ISO 9001:2008. Bukan sebuah hal mudah untuk mendapatkan ISO dan akan lebih sulit lagi untuk mempertahankannya.

Pada kesempatan ini hadir para Hakim Agung Mahkamah Agung Kamar Tata Usaha Negara, Sekretaris Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi TUN Surabaya, Ketua Pengadilan Tinggi TUN Medan, Ketua Pengadilan TUN Jakarta, Ketua Pengadilan  TUN Samarinda dan para undangan lainnya.

Dalam Sambutannya Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, DR. Istiwibowo, SH, MH. menegaskan bahwa kita perlu mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunianya selain dapat berkumpul dalam suatu acara istimewa khususnya bagi lingkungan Peratun. Hari ini bertepatan dengan HUT PERATUN yang jatuh pada tanggal 14 Januari 2016, pada saat yang bersamaan ada 4 (empat) satuan kerja lingkungan PERATUN yang berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PTTUN Jakarta), PTUN Jakarta, PTUN Denpasar dan PTUN Samarinda. Keberhasilan untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 tidak terlepas dari arahan dan motivasi dari Ketua Kamar Tata Usaha Negara MARI.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa ISO 9001:2008 merupakan Standar Internasional yang mengatur tentang sistem Manajemen Mutu, yang dikelola oleh sebuah organisasi yang bernama International Standar For Standarzation yang biasa kita kenal dengan istilah ISO.

Implemetasi ISO 9001:2008 sendiri di lingkungan peradilan adalah sebagai jawaban atas tuntutan untuk melakukan Reformasi Birokrasi (RB) demi terwujudnya suatu tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) disetiap kementrian dan lembaga.

Prinsip-prinsip dalam Good Governance  sendiri menempatkan pemerintah dalam situasi “yang memerintah sebagai pihak yang harus melayani pihak yang diperintah (masyarakat)” prinsip ini paralel dengan prinsip manajemen mutu dalam ISO yang mana salah satunya adalah “Fokus terhadap pelanggan”

Dalam konteks lembaga Peradilan berarti memberi pelayanan hukum dengan mengutamakan kepuasan para pencari keadilan atau pengguna keadilan bahkan melampaui ekspektasi dari masyarakat itu sendiri.

Harapannya setiap satker yang telah memiliki sertifikasi ISO 9001-2008 adalah satker yang diakui telah memiliki dan menerapkan sistem manajemen mutu yang berstandar Internasional dalam memberikan pelayanan dan mengutamakan kepuasan pencari keadilan.

Selain itu organisasi tata kelola pemerintahan juga akan lebih efektif karena akan dilakukan audit pengawasan (survailence audit) dari lembaga pemberi sertifikat dengan sanksi pencabutan sertifikat jika tidak menjaga standar kualitas yang ditentukan.

Mempertahankan lebih sulit daripada meraihnya dan ini adalah sebuah tantangan besar satker  untuk tetap komitmen dan konsisten melaksanakan SOP sesuai dengan kebijakan mutu dan standar mutu yang telah ditetapkan.

Sertifikasi ISO bukan hanya sekedar formalitas, penghias ruangan kerja semata tetapi sungguh-sungguh dilaksanakan, dikembangkan dan dilakukan penyesuaian secara berkala karena Reformasi Birokrasi tak pernah mengenal kata berhenti selalu bergerak dinamis kearah yang lebih baik.

Mengingat perjalanan dalam memperoleh sertifikat  ISO membutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan dan melibatkan semua elemen dalam sebuah proses  sehingga kebersamaan dan kerja keras serta sikap mau berbagi, mau berkorban merupakan suatu kondisi “condition sine quanon” atau sebuah syarat yang wajib hukumnya.

Dalam pencapaian ISO 9001:2008 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pegawai terpaksa harus bekerja bukan hanya pada hari kerja tetapi juga kerja ketika hari libur. Sebagian lembur hingga tengah malam dan ada yang hingga subuh. Cuti diakhir tahun yang seharusnya menjadi hak setiap pegawai terpaksa harus ditunda dan diberikan ditahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pegawai telah berusaha keras mengorbankan kepentingan pribadi semata untuk perbaikan bagi lembaga yang di cintai khususnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Saat ini sudah 4 (empat) satuan kerja yang mendapatkan sertifikasi ISO 9001-2008. Bertepatan dengan Haul ke 25 Peradilan TUN wajib bagi kita untuk melakukan sujud syukur dan Instrospeksi diri. Jadikan ISO yang kita peroleh sebagai faktor pengungkit capaian yang lebih tinggi, sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris MA yaitu mencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi yang bersih dan Melayani (WBBM). Ini adalah tantangan bagi semua satuan kerja yang telah memiliki sertfikasi ISO. Jangan hanya berpuas diri hanya dengan mempertahankan prestasi saja tetapi harus meningkat dan terus berkembang secara progesive karena “Bureacracy reform is never ending. “

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, DR. Istiwibowo, SH, MH

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta