Selasa, 23 Oktober 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2016-07-24 10:45:14
Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT TUN Jakarta Disosialisasikan.

Ketua PT TUN Jakarta (DR. Istiwibowo, S.H., M.H.) mensosialisasikan Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT TUN Jakarta, dan mengatakan tidak semua Instansi Pemerintah termasuk Pengadilan yang memiliki Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini. Masih banyak Pengadilan di Indonesia yang tidak memiliki Pedoman Pengendalian Gratifikasi, sehingga begitu ditemukan adanya pemberian dari pihak lain sulit membedakan apakah ini termasuk gratifikasi atau suap, dan bagaimana prosedur berikutnya.

            Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini dibuat untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas PT TUN Jakarta, menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK).

             Ketua PT TUN Jakarta (DR. Istiwibowo, S.H., M.H.) juga telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : W2.TUN.1384.A/HK.06/X/2015 tentang Pemberlakuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Dalam Rangka Membangun Zona Integritas. Surat Keputusan ini ditujukan selain untuk Personel Hakim dan Pegawai Negeri Sipil PT TUN Jakarta, juga ditujukan untuk seluruh wilayah Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang meliputi : PTUN Jakarta, PTUN Serang, PTUN Bandung, PTUN Samarinda, PTUN Palangkaraya, PTUN Pontianak, dan PTUN Banjarmasin.


 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta