Kamis, 18 Januari 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2010-11-23 10:00:20
Liputan APCC 2010:
Libatkan Stakeholders dan Hati-hati Kelebihan Data

Singapura-Humas, Dalam merumuskan kebijakan, pengadilan perlu untuk melibatkan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Tujuannya tidak hanya untuk mendapatkan masukan yang lebih kaya dan akurat, tetapi juga merupakan bagian dari proses membangun kepercayaan dan rasa memiliki para pihak terkait mengenai kebijakan yang diambil. Hal itu merupakan salah satu hikmah utama yang yang disampaikan Hakim Agung Rifyal Ka'bah dari Mahkamah Agung RI pada Asia Pacific Court Conference 2010 di Singapura.

Berbicara pada sesi Court Planning and Policies pada konferensi internasional tersebut, Hakim Agung Rifyal Ka'bah mengutarakan pendekatan kebijakan lembaga peradilan di Indonesia terkait masalah akses pada keadilan. Beliau memberikan contoh terkait proses penyusunan SEMA No. 10/2010 mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Proses penyusunan SEMA tersebut sangat partisipatif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk kalangan lembaga bantuan hukum, LSM yang membantu masyarakat miskin, sampai lembaga pemerintah terkait seperti Bappenas. Sesuai kerangka International Framework for Court Excellence, pengadilan perlu secara sistematis mengumpulkan data untuk pengambilan kebijakan. Tidak hanya mengenai data kinerja, melainkan juga harapan dan ekspektasi publik dan para pemangku kepentingan.

Selain itu Hakim Agung Rifyal Ka'bah juga menekankan agar pengadilan berhati-hati terhadap bahaya information overload (kelebihan data). Kebutuhan data yang kompleks akan membutuhkan mekanisme input dan pengolahan data yang kompleks pula. Kompleksitas yang muncul sering kali malah menyulitkan kita untuk mendapatkan data itu sendiri. Hal itu sangat relevan terutama untuk negara seperti Indonesia, dimana tingkat literasi teknologi juga sangat beragam. Karena itu belajar dari pengalaman Indonesia, beliau menyarankan untuk fokus pada data-data kunci yang paling relevan untuk pengambilan keputusan-keputusan penting. Baru kemudian secara bertahap seiring perkembangan kesiapan pengadilan, kebutuhan akan data juga terus dikembangkan.(hmf/as)

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta