Rabu, 17 Januari 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2011-02-25 07:42:53
MA SELENGGARAKAN SIDANG PLENO LAPORAN TAHUN 2010

JAKARTA - HUMAS ,Salah satu bentuk pertanggungjawaban MA terhadap kinerjanya kepada publik adalah melalui laporan tahunan dalam sidang terbuka. Kamis, 24 Februari 2011 pukul 09.30 wib, MA menyelenggarakan Sidang Pleno untuk menyampaikan kinerja MA selama tahun 2010. Sidang pleno ini dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Ketua Muda, Para Duta Besar Negara Sahabat, sejumlah kepala lembaga negara,para ketua pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan, para pejabat eselon I dan II dan para tamu undangan lainnya.

"Setelah melalui proses panjang, akhirnya pada Oktober 2010 yang lalu, pimpinan Mahkamah Agung secara resmi meluncurkan dan mensosialisasikan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Cetak Biru yang baru ini diharapkan sebagai landasan berpijak oleh segenap jajaran Mahkamah Agung dalam mewujudkan Visi dan Misi selama 25 tahun yang akan datang" Ketua MA mengawali pemaparannya.

Upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut banyak menghadapi tantangan. Namun demikian, perubahan menuju ke arah yang lebih baik itu harus terus dilakukan untuk menjadikan badan peradilan Indonesia yang agung. Dan dengan Blue Print 2010-2035 tersebut kita harus yakin semuanya bisa terwujud.

Blue Print 2003 dan 2010-2035 mengamanatkan adanya sistem kamar di Mahkamah Agung. Akan tetapi hal tersebut sampai sekarang masih menjadi wacana publik karena di internal MA sendiri masih belum terdapat keseragaman. Sistem kamar ini penting dijalankan setidaknya karena dua alasan. Pertama, perkara di Mahkamah Agung akan ditangani oleh hakim yang konsisten serta kompeten dalam ilmu dan pengalaman. Kedua, sistem kamar dapat menjamin kesatuan penerapan hukum dalam suatu masalah karena putusan-putusan yang bertentangan dengan sendirinya dapat diminimalisir.

Selain sistem kamar, Mahkamah Agung juga tengah mendorong diberlakukannya pembatasan upaya kasasi. Kita terus berusaha agar hal ini bisa terwujud mengingat semakin meningkatnya perkara kasasi dan permohonan peninjauan kembali yang masuk ke Mahkamah Agung dari tahun ke tahun.

Perkara yang terus naik secara signifikan akan mengakibatkan tertundanya penyelesaian perkara karena tidak berimbangnya jumlah Hakim Agung yang ada dengan jumlah perkara yang masuk. Peningkatan drastis jumlah perkara juga akan mengakibatkan turunnya kualitas pemeriksaan pada putusan hakim. Padahal putusan hakim di Mahkamah Agung diharapkan menjadi yurisprudensi yang bisa dijalankan secara seragam baik oleh Mahkamah Agung sendiri maupun oleh lingkungan peradilan di bawahnya. Sebagai contoh, sebelum tahun 2000, perkara masuk ke Mahkamah Agung berkisar antara 6000-7000 perkara. Sekarang, pada tahun 2010 saja perkara masuk berjumlah 13.480 perkara.

Ke depannya, MA memiliki langkah strategis yang ditempuh untuk mengurangi putusan diantaranya:
1. Percepatan penyelesaian perkara
Untuk terwujudnya peradilan cepat, Makamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Tahun 2009, melalui SK KMA No. 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009 bahwa jangka waktu penanganan perkara tersebut menjadi 1 (satu) tahun.

Di penghujung tahun 2010 ini Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 14 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Adapun poin-poin pokok dari SEMA ini adalah sebagai berikut:
1. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2011 seluruh berkas kasasi/peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung harus menyertakan dokumen elektronik (compact disc, flash disk, e-mail, dll) sebagai berikut:
a. Dokumen elektronik untuk permohonan kasasi/peninjauan kembali perkara perdata/perdata khusus/ perdata agama/tata usaha negara/pajak, meliputi:
1) putusan pengadilan tingkat pertama, dan
2) putusan pengadilan tingkat banding.
b. Dokumen elektronik untuk permohonan kasasi/peninjauan kembali perkara pidana/pidana khusus/militer, meliputi:
1) putusan pengadilan tingkat pertama;
2) putusan pengadilan tingkat banding, dan
3) surat dakwaan jaksa.

2. Keberadaan dokumen elektronik tersebut menjadi kelengkapan dari bundel B, sehingga apabila dokumen elektronik tersebut tidak disertakan dalam berkas, Mahkamah Agung akan menyatakan berkas tersebut tidak lengkap dan dikembalikan ke pengadilan pengaju;

3. Selain itu, mengingat pentingnya naskah memori kasasi/Peninjauan Kembali dalam upaya meningkatkan efisiensi proses pemberkasan, maka setiap Ketua Pengadilan diharapkan bisa mendorong agar para pihak dapat menyerahkan juga softcopy memori Kasasi/Peninjauan Kembali bersamaan dengan penyerahan berkas (hard copy) memori Kasasi/Peninjauan Kembali.

4. Untuk itu diperintahkan kepada seluruh Ketua Pengadilan tingkat pertama dan banding dari empat lingkungan peradilan untuk memastikan bahwa unit kerja yang berada di bawah kewenangan pembinaannya sebagai berikut:
a. secara teratur menyelenggarakan pengelolaan naskah elektronik putusan pengadilannya sebagai bagian dari pengelolaan pengarsipan.
b. memastikan kepatuhan pengiriman dokumen elektronik pada berkas Kasasi/Peninjauan Kembali.
c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan dan kelancaran proses pengelolaan dan pengiriman naskah elektronik di pengadilan.

Dengan adanya SEMA No. 14 Tahun 2010 ini diharapkan bisa mempercepat minutasi perkara, karena dimungkinkan draft putusan (minus pertimbangan hukum) sudah dapat dipersiapkan sebelum putusan diucapkan. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk minutasi perkara bisa diperpendek secara signifikan.

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta