Selasa, 23 Oktober 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2011-03-01 13:50:52
Vonis Hakim Ibrahim Dikorting, Ini Sikap KY

Jakarta - pmit, Atas pertimbangan kemanusiaan, Mahkamah Agung mengurangi hukuman hakim pengadilan tinggi tata usaha negara, Ibrahim dari lima tahun menjadi tiga tahun. Majelis Kasasi pun mengurangi denda dari Rp200 juta menjadi Rp150 juta.

Keputusan MA tersebut dimaklumi oleh lembaga pengawas hakim, Komisi Yudisial. "Jika pertimbangannya kemanusiaan, kondisi terhukum yang sakit seperti itu, KY bisa memaklumi," kata Wakil Ketua KY, Iman Anshori Saleh, Selasa, 1 Maret 2011.

Iman menuturkan, sejauh tidak ada penyimpangan etika dan perilaku hakim, maka KY harus menghormati putusan MA tersebut. Menurutnya, KY baru bisa bergerak bila ada aroma tidak sedap sehingga lahir putusan yang tidak wajar. "Jadi sejauh menyangkut teknis yudisial sepenuhnya menjadi wewenang Mahkamah Agung," terangnya.

Sebelumnya, Ibrahim terbukti bersalah menerima suap sebesar Rp300 juta dari pengacara, Adner Sirait. Adner adalah pengacara DL Sitorus dalam menangani perkara tanah di daerah Cengkareng, Jakarta.

Di tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi mengganjar Ibrahim dengan vonis enam tahun. Namun, di tingkat banding, vonis Ibrahim dikurangi menjadi lima tahun.

Salah satu anggota majelis hakim Krisna Harahap mengungkapkan, putusan kasasi hakim Ibrahim diketuk palu kemarin, Senin 28 Februari 2011.

Alasan pengurangan masa tahanan ini, kata Krisna, dilakukan dengan pertimbangan kemanusiaan. "Mengingat Ibrahim mengalami gagal ginjal yang serius sehingga harus menjalani cuci darah seminggu sekali."

Putusan ini diambil dengan suara bulat oleh majelis hakim yang terdiri dari Mansur Kartayasa, Krisna Harahap, Moegihardjo, Sophian Marthabaya, dan Muhammad Asikin. (sumber - Vivanews)

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta