Sabtu, 20 Oktober 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2010-12-20 02:36:38
MA menandatangani nota kesepahaman cara mengakses data

Jakarta- Humas, Jum`at, 17 Desember 2010, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia mengadakan acara penandatanganan Nota Kesepahaman BPK RI dengan MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan KY.

Acara yang bertempat di Auditorium BPK ini bertema "Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara". Dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial, Ketua KY, Ketua MK, Ketua DPR RI, wakil ketua MPR RI, , para sekretaris jenderal lembaga tinggi negara, dan para undangan lainnya.

Ketua DPR RI, Marzuki Ali dalam sambutannya mengatakan bahwa kemiskinan dan kebodohan di negeri ini tidak akan terselesaikan jika korupsi tidak dicarikan jalan keluar yang cerdas, untuk itu penandatanganan Nota Kesepahaman ini, menjadi salah satu langkah real dalam memberantas korupsi, sehingga pengelolaan keuangan negara bisa

Kesepakatan bersama yang disepakati ada tiga manfaat yang diperoleh antara lain : 1. Terbentuknya Pusat Data BPK dengan menggabungkan Data elektronik BPK (E-BPK) dengan data elektronik Auditee (E-Auditee). 2) Mempermudah pelaksanaan Pemeriksaan BPK . 3) Mendorong Tranparansi dan akuntabilitas data auditee . Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam pembentukan “BPK Sinergi”, yaitu mewujudkan efektifitas pemeriksaan BPK guna mendorong optimalisasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang transparan dan akuntabel.

Dengan adanya kerja sama ini, maka auditor BPK dapat melakukan akses Data Lembaga Negara dari kantor BPK melalui Sistem Informasi yang dikembangkan dan dikelola bersama kedua pihak. Dengan cara ini, Pemeriksaan BPK akan semakin efisien dan efektif . waktu yang digunakan auditor di entitas yang diperiksa untuk proses pengumpulan dan pengunduhan data dientitas yang diperiksa menjadi berkurang karena sebagian atau seluruhnya sudah dapat dilakukan di kantor BPK.

Pada penandatanganan MOU ini, MA diwakili oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial, DR. Ahmad Kamil, SH., MH. Dan sekretaris Mahkamah Agung, Rum Nessa, SH.,MH.

MOU ini bukanlah intervensi BPK RI terhadap birokrasi dan keuangan negara, melainkan Sinergi untuk menciptakan langkah strategis dalam menciptakan negara yang bersih dan akuntabel dan langkah penting dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kata ketua BPK RI di hadapan para wartawan. (EY/Humas)

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta