Rabu, 21 Februari 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2011-03-15 09:22:36
SESI PANEL II : JUSTICE FOR THE POOR AND DISADVANTAGED

BOGOR - pmit, Setelah pembukaan konferensi IACA oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pagi tadi, para delegasi asing peserta IACA sore ini mengikuti diskusi panel yang membahas mengenai ACCESS TO JUSTICE FOR DISADVANTAGED dan ACCESS TO JUSTICE FOR THE POOR dengan pembicara Denise Tomasini - Joshi (Legal Officer, National Criminal Justice Reform Program, Open Society Justice Initiative), Allison Moore dan Nani Zulminarni (PEKKA).

Terkait program ini, upaya Mahkamah Agung dalam mengadakan akses terhadap pengadilan untuk masyarakat miskin dan termajinalkan sudah mulai dilakukan sejak tahun 2007. Salah satu pihak yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung dalam hal ini adalah PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia).
Menurut penelitian yang dilakukan oleh PEKKA :
1. Kelompok masyarakat Indonesia yang paling miskin menghadapi kendala yang signifikan dalam membawa perkara hukum keluarga mereka ke pengadilan.
2. 88 % perempuan kepala keluarga anggota PEKKA (yang disurvey) akan berupaya dapat bercerai secara sah apabila mereka dibebaskan dari biaya perkara.
3. Tingginya biaya transportasi menjadi penghalang dalam mengakses pengadilan,khususnya bagi masyarakat miskin pedesaan yang tinggal jauh dari lokasi pengadilan.
4. 89 % perempuan PEKKA akan lebih termotivasi bercerai secara sah bila sidang keliling diselenggarakan di kota dekat tempat tinggal mereka.

Bagi kaum miskin yang tinggal di pedesaan, besarnya biaya transportasi merupakan bagian signifikan dari keseluruhan biaya untuk membawa perkara ke pengadilan. Biaya transportasi dapat mencapai 70% atau lebih dari total biaya membawa perkara ke pengadilan. Menghadirkan pengadilan lebih dekat kepada para pihak dapat secara signifikan mengurangi biaya membawa berperkara ke pengadilan dan meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin yang hidup di pedesaan dan daerah terpencil.

Kate Sumner mengatakan bahwa kerjasama antara Mahkamah Agung dan PEKKA ini sangat penting karena selain melingkupi banyak aspek diantaranya memberikan akses lebih luas kepada para wanita yang ingin mencari keadilan, PEKKA juga menjadi penyedia data - data yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung untuk dapat memberikan akses keadilan bagi masyarakat marginal dan miskin tersebut.

Upaya untuk mewujudkan access to justice ini dalam implementasinya meliputi tiga hal. Pertama, hak untuk memperoleh manfaat dan mengunakan institusi peradilan. Kedua, adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan. Dan ketiga, adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

Berdasarkan hasil-hasil temuan tersebut, jelaslah bahwa pembebasan biaya perkara dan sidang keliling memainkan peranan vital dalam membuka dan meningkatkan akses kepada keadilan bagi masyarakat miskin dan yang tinggal di daerah terpencil. Semakin tinggi anggaran prodeo (pembebasan biaya peradilan) untuk masyarakat miskin, maka akan semakin banyak masyarakat miskin yang terbantu dalam menyelesaikan perkaranya. Begitu juga dalam sidang keliling, semakin banyak frekuensi sidang keliling yang dilaksanakan seiring dengan meningkatnya anggaran, maka akan semakin banyak orang miskin (terutama yang tinggal di pelosok) yang mendapatkan akses terhadap keadilan. (source - HUMAS)

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta