Selasa, 14 Agustus 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2011-03-15 12:18:07
SESI PANEL III : ACCESS TO JUSTICE FOR CHILDREN

BOGOR - pmit, Pada hari kedua konperensi dimulai dengan Panel Session III, Access to Justice For Children dibuka oleh Dr. Thanh Huong Nguyen dan pembahasan dipaparkan oleh Diah Sulastri Dewi mengenai Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Children's Courts In Indonesia.

Dunia hukum dalam beberapa tahun ini telah mengalami reformasi cara pandang dalam penanganan anak yang melakukan kenakalan dan perbuatan melanggar hukum. Banyak negara yang mulai meninggalkan mekanisme peradilan anak yang bersifat represif dikarenakan kegagalan sistem tersebut untuk memperbaiki tingkah laku dan mengurangi tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Hal ini dikarenakan peningkatan kesadaran bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa.

Dalam pemaparannya, Dewi mengatakan, masa anak-anak adalah periode yang rentan dalam kondisi kejiwaaan dimana anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara utuh. Dengan kata lain keadaan psikologinya masih labil, tidak independen, dan gampang terpengaruh. Anak tidak seharusnya dihadapkan pada sistem peradilan jika ada yang lebih baik demi kepentingan terbaik bagi anak untuk menangani perbuatan anak yang melanggar hukum. Karena itu marilah kita jauhkan anak dari penjara.

Negara-negara di dunia termasuk Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) pada tahun 1990 dengan dilengkapi Instrument Internasional antara lain: Beijing Rules tanggal 29 November 1985, The Tokyo Rules tanggal 14 Desember 1990, Riyadh Guidelines tanggal 14 Desember 1990, dan Havana Rules tanggal 14 Desember 1990.

Keadilan Restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana anak (formal) ke proses di luar sistem peradilan pidana anak ( informal).

Perubahan paradigma tentang keadilan dalam hukum pidana merupakan fenomena yang sudah mendunia dewasa ini. Masyarakat Internasional semakin menyadari dan menyepakati bahwa perlu ada perubahan pola pikir yang radikal dalam menangani permasalahan ABH. Sistem peradilan anak yang sekarang berlandaskan pada keadilan retributive (menekankan keadilan pada pembalasan) dan restitutive (menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada Negara yang didelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim). Restorative Justice system setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (to restore) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya.

Demi kepentingan terbaik bagi anak sudah selayaknya Aparat Penegak Hukum menerapkan pendekatan Restorative Justice sambil menunggu disahkan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak. Sangat dibutuhkan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum agar terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) untuk menyamakan persepsi dalam penanganan ABH. Dibutuhkan kesadaran dari Aparat Penegak Hukum dalam menerapkan Restorative Justice lebih menggunakan Moral Justice (keadilan menurut nurani) dan memperhatikan Sosial Justice (keadilan masyarakat) selain wajib mempertimbangkan Legal Justice (keadilan berdasarkan perundang-undangan) sehingga tercapainya Presice Justice (Penghargaan tertinggi untuk keadilan).
(source - HUMAS)

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta