Rabu, 21 Februari 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2011-03-17 11:43:56
TUTUP MATA ANDA SATU MENIT SAJA!

BOGOR - PMIT. "Sore ini saya mengajak anda para peserta konperensi untuk menutup mata anda satu menit saja! Bayangkan anda kehilangan penglihatan anda" ujar Nicola Cobran director programme AusAid saat memaparkan materinya mengenai Access to poor justice for disability. "Saat anda menjadi satu dari para penyandang cacat, anda ingin diperlakukan seperti apa, diberi kesempatan dan mendapat hak yang sama dengan yang lainnya atau dikasihadi dan dianggap sebagai kaum terpinggirkan?" sambungnya lagi.Hal ini rupanya yang menarik mintanya untuk membahas di forum konperensi internasional hari ini. "Karena semua manusia sama kedudukannya di mata hukum" tandasnya lagi.

Kaum disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Selama terbukti bersalah maka dapat diproses secara hukum. Perlu ditekankan bahwa hukuman yang diberikan tidak berorientasi pada hukuman semata namun lebih ditekankan pada penanganan disabilitasnya. Pembicara lainnya yang dihadirkan pada sesi ini adalah Drs. Wahyu Widyana yang berbagi pengalaman seputar sidang keliling. "Bagaimana para hakim harus menyeberang lautan atau melalui jalan darat berjam - jam untuk mengunjungi para masyarakat yang akan berperkara". Dalam rangka merespon tuntuntan undang-undang dan upaya meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta yang tinggal di tempat terpencil, Ketua Mahkamah Agung pada bulan Agustus 2010 menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10/2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. SEMA ini mengatur 3 (tiga) hal pokok dalam pemberian bantuan hukum, yakni (1) pelaksanaan sidang keliling, (2) pembebasan biaya perkara (prodeo), dan (3) pos bantuan hukum di pengadilan.

Prodeo, sidang keliling (dan juga Pos Bantuan Hukum) seperti telah dijelaskan di atas, memainkan peran signifikan dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin atau mereka yang tinggal di daerah terpencil. Sejatinya anggaran untuk ketiga jenis bantuan hukum tersebut disesuaikan dengan tingkat kebutuhan (demand) masyarakat. Akan tetapi mengingat keterbatasan anggaran negara, maka paling tidak ada dua hal yang dapat dijalankan agar akses terhadap keadilan bagi masyarkat miskin dapat tetap terlaksana melalui prodeo, sidang keliling dan Posbakum.

Pertama, pengadilan harus bekerja sama dengan LSM, pemerintah dan lembaga terkait demi tercapainya optimalisasi fasilitas perkara prodeo, sidang keliling dan Posbakum sehingga akses masyarakat miskin terhadap pengadilan semakin terbuka lebar. Kedua, memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kepada seluruh warga masyarakat bahwa pengadilan mempunyai keterbatasan anggaran dalam memberikan fasilitas perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan pembentukan Pos Bantuan Hukum. (source- HUMAS MARI)

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta