Jumat, 22 Juni 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2011-03-28 14:10:13
TATAP MUKA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SUMATERA SELATAN

Palembang - Humas, Bertempat di ruang ambassador Novotel Palembang Ketua Mahkamah Agung RI Dr. Harifin A Tumpa,SH.MH Menyelenggarakan Tatap Muka dengan empat lingkungan se sumatera selatan yang dihadiri oleh wakil Ketua Bidang Non yudisial Ahmad Kamil,SH.M.hum, Tuada Pembinaan Widayatno Sastrohardjo,SH.M.Hum, Tuada pengawasan M.Hatta Ali,SH.MH, Dirjen Badilum H.Cicut Sutiarso,SH, M.Hum.serta di hadiri oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding,juga diikuti Para Hakim Maupun Panitera Pengganti.

Pemaparan Pembukaan yang dibuka Oleh Ketua Pengadilan tinggi Palembang Sugeng Achmad Yudhi, SH.MH memaparkan tentang Teknologi Informasi di MA terus mengalami pembaharuan. Mahkamah Agung tengah berkonsentrasi untuk mengembangkan system informasi penelusuran perkara (Case Tracking System/ CTS). CTS ini menyediakan data dan informasi untuk masyarakat melalui meja informasi dan website pengadilan seperti status perkara, jadwal sidang dan informasi lainnya yang dapat diperoleh SK KMA no. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. SK KMA no. 1-144 ini merupakan revisi dari SK KMA no. 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan,

Sementara itu KMA juga mengatakan dengan adanya pertemuan ini dapat membantu menjalin silaturahmi, Tatap muka secara langsung, dan juga membantu kendala yang terjadi di sumatera selatan. Dengan adanya peluncuran meja layanan informasi lingkungan peradilan dapat menjadi lebih transparansi sehingga masyarakat dapat menjangkau pelayanan perkara dengan mudah. Keterbukaan Informasi juga diperlukan SOP untuk mendukung transparansi peradilan sehingga masyarakat bisa mengajukan book print atau juga masyarakat bisa mengajukan kritik. Untuk memberikan pelayanan kepada public diperlukan bagi lingkungan peradilan adanya transparansi keterbukaan informasi.

Dan juga menurut KMA mengutarakan tentang Dana Bantuan Hukum yang harus tahu bagaimana cara menggunakannya sehingga masyarakat yang tidak mampu dapat menggunakannya. Sehingga tidak ada anggapan bahwa uang bantuan hukum di korupsi seperti misalnya Ketua Pengadilan Tangerang Yang Mengaku Menerima Suap, Hakim Tinggi Yang Ditangkap Basah.

Kalau tidak ada kejadian ini citra kita akan naik, walaupun juga ada citra pengadilan yang juga mendapat Apreasiasi dari masyarakat yang menyangkut tentang keuangan Bank Mandiri, kma juga berharap mari kita meningkatkan citra kita di lingkungan masyarakat .

KMA Juga berpesan agar para hakim dengan adanya tranparansi dapat membantu mengeluarkan putusan-putusan yang berkualitas. dan juga agar para hakim agung dapat menjadi contoh sehingga putusan-putusan yang dikeluarkan dapat dinilai, dapat memberi bimbingan kepada para hakim dibawahnya sehingga kita mengeluarkan putusan- putusan yang mudah dimengerti. dengan adanya pelatihan bagi para hakim dapat melahirkan putusan-putusan yang berkualitas.

Berbagai kendala yang di hadapi mulai dari Remenerasi, kekurangan SDM, menjadi bahan pembicaraan, dengan adanya pertemuan ini dapat melahirkan pemikiran-pemikiran ataupun gagasan tentang menuju peradilan yang agung.

Acara juga dilanjutkan dengan Tanya Jawab dengan 4 lingkungan peradilan di sumatera selatan.

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta