Kamis, 20 September 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2011-04-28 11:02:19
TATAP MUKA DAN PENGARAHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN HAKIM-HAKIM EMPAT LINGKUNGAN SE WILAYAH KALIMANTAN SELATAN.

Banjarmasin, Bertempat di Hotel Rattan Inn Banjarmasin Ketua Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Tatap Muka dengan para hakim 4 lingkungan se wilayah kalimantan selatan.Acara yang dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung RI Harifin A Tumpa,SH.,MH , Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisal H.Abdul Kadir Mappong,SH.,MH, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Drs. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum, Para Ketua Muda , Para Eselon I dan II , serta Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan tingkat Banding , Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga Pengadilan Militer.

Tugas pokok hakim adalah mengadili, memeriksa dan memutuskan suatu perkara, tidak boleh menolak dengan alasan hukumnya tidak jelas atau undang-undang tidak mengaturnya, maka merupakan kewajiban bagi hakim untuk memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Terdapat kemungkinan timbul kekeliruan dan kesalahan dalam suatu putusan hakim yang dibangun guna menerapkan dan menemukan hukum, serta melakukan perbuatan tercela yang bersifat peradilan, yang sebagian termanifestasikan dalam putusan yang tidak adil dan bertentangan dengan hukum.

Sementara itu KMA juga memaparkan dengan adanya pertemuan ini dapat membantu menjalin silaturahmi, Tatap muka secara langsung, dan juga membantu kendala yang terjadi di Kalimantan Selatan. Dalam upaya Mahkamah Agung dalam Menjunjung Peradilan Yang Agung dan bijaksana dalam mengeluarkan putusan-putusan yang berkualitas setiap Hakim dituntut untuk mempertahankan indepensi hakim karena independesi hakim adalah merupakan suatu syarat untuk menciptakan peradilan independen peradilan yang dihargai dan pengadilan yang diharapkan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Indepensi hakim adalah merupakan suatu syarat bagi lembaga peradilan untuk memberikan pengadilan tanpa ada pengaruh dari pihak manapun. Jadi pengertian ya hakim tidak boleh terpengaruh dengan pihak,uang,keluarga, tidak boleh pengaruh dengan kekuasaan.indepensi hakim harus terus dipertahankan, jadi kalo ada hakim yang terpengaruh dengan pihak kita harus bisa melawan.

Pengawasan diperlukan untuk mengawasi hakim dalam menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas. juga diperlukan pembinaan bagi para hakim untuk memberikan suatu putusan-putusan yang mudah dimengerti oleh masyarakat.Para Hakim juga Perlu Dibimbing oleh Para Ketua Pengadilan agar supaya kemampuannya terus meningkat, kemampuannya harus diberikan kepada para hakim dengan cara berdiskusi. Hakim Juga harus professional dan juga mempunyai kemampuan untuk memecahkan setiap permasalahan , dan juga harus memelihara integritas.

untuk memungkinkan tegaknya hukum dan keadilan dimasyarakat perlu adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. dan juga adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral terpuji. adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.

Acara yang dilanjutkan dengan Tanya Jawab dengan 4 lingkungan peradilan di Kalimantan Selatan. (source - Humas MARI)

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta