logo

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Jalan Cikini Raya, No. 117, Jakarta Pusat

Tlp : 021-319 261 62, Fax : 021-319 616 63 Email : pt.jakarta@ptun.org

APARATUR PERADILAN HARUS MENJADI SURI TAULADAN DALAM MENJALANKAN PROKES     Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Indonesia umumnya dan Jakarta pada khususnya mulai tanggal 24 Agustus 2021 tetap melanjutkan PPKM ... Selanjutnya APARATUR PERADILAN HARUS MENJADI SURI TAULADAN DALAM MENJALANKAN PROKES
PT.TUN JAKARTA BERDUKACITA Jakarta, 26 Juli 2021 YM. Bpk. DR. Dani Elpah, S.H.M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  Telah Berpulang ke Rahmatullah  ... Selanjutnya PT.TUN JAKARTA BERDUKACITA
Halal Bihalal dan Temu Kangen Paguyuban Ibu-Ibu Peratun Indonesia     Halal Bihalal dan Temu Kangen Paguyuban Ibu-Ibu Peratun Indonesia dengan tema "Silaturahmi dan Istiqomah setelah Ramadhan".   Acara dibuka ... Selanjutnya Halal Bihalal dan Temu Kangen Paguyuban Ibu-Ibu Peratun Indonesia
Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021   Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI  Nomor 1219/SEK/HM.00/5/2021, tanggal 31 Mei 2021 perihal Hari Lahir Pancasilan Tahun 2021, dan te ... Selanjutnya Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021
Pembinaan dan Tindaklanjut Terhadap Hasil Temuan KPK, BPKP dan BAWAS MARI Tahun 2021   Jakarta, 31 Mei 2021 melalui surat yang masuk beberapa hari sebelumnya, hari ini bertempat diruang ruang rapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Selanjutnya Pembinaan dan Tindaklanjut Terhadap Hasil Temuan KPK, BPKP dan BAWAS MARI Tahun 2021
PEMBERITAHUAN TERKAIT SERVER MAHKAMAH AGUNG RI Sehubungan sedang dilaksanakannya perbaikan server Mahkamah Agung yang mengakibatkan integrasi antara Aplikasi E-Court dan Aplikasi SIPP tidak dapat b ... Selanjutnya PEMBERITAHUAN TERKAIT SERVER MAHKAMAH AGUNG RI
I N F O R M A S I   Jakarta, 19 Mei 2021, Dikarenakan adanya perawatan pada jaringan Sistem Informasi Penelusuran Perkara  (SIPP)  Tingkat Banding Mahkamah Agung R ... Selanjutnya I N F O R M A S I
Vaksin Tahap 2 (lengkap sudah)   Setelah beberapa waktu sebelumnya mendapatkan vaksinasi tahap 1. Dimulai dari Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Bpk. Sulistyo, S ... Selanjutnya Vaksin Tahap 2 (lengkap sudah)
Penutupan Bimbingan Teknis Upaya Banding Secara Elektronik Tahun 2021   Penyelenggaraan acara Bintek ditutup oleh Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Bpk. Sulistyo, S.H.,M.Hum. Dalam sambutan penutupan, beliau menya ... Selanjutnya Penutupan Bimbingan Teknis Upaya Banding Secara Elektronik Tahun 2021
Pelaksanaan Bintek Upaya Hukum Elektronik Tahun 2021   Bimbingan Teknis Upaya Hukum Banding Secara Elektronik di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dibagi dalam dua pokok bahasan ... Selanjutnya Pelaksanaan Bintek Upaya Hukum Elektronik Tahun 2021
"Selamat datang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Saat ini anda berada di situs resmi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Website badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung R.I"
banner

Pembinaan dan Tindaklanjut Terhadap Hasil Temuan KPK, BPKP dan BAWAS MARI Tahun 2021

pembinaan-dan-tindak ...

 

Jakarta, 31 Mei 2021 melalui surat yang masuk beberapa hari sebelumnya, hari ini bertempat diruang ruang rapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Bpk Sulistyo, S.H., M.Hum.  Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Bpk. Kadar. Slamet, S.H., M.Hum  ditemani Hakim Tinggi dan Pejabat Struktural Kepaniteraan juga Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  mengikuti dengan seksama Pembinaan dan Tindaklanjut Terhadap Hasil Temuan KPK, BPKP dan BAWAS MARI di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara secara virtual yang diselenggarakan oleh Dirjen BADIMILTUN.

 

 

Ada beberapa  poin penting yang dibahas terkait dengan  temuan dan rekomendasi hasil Kajian Sistem Manajemen Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu :

  1. Proses Penunjukan Majelis Hakim
  2. Penanganan Eksekusi Perkara Perdata/TUN
  3. Beban Kerja Hakim
  4. Akuntabilitas Panjar Dan Sisa Panjar Biaya Perkara
  5. Pengendalian Interaksi Antara Pihak Yang Berperkara Dengan Pengadilan

Kegiatan Pembinaan ini dilaksanakan oleh Dirjen Badimiltun bekerja sama dengan KPK, BPKP dan BAWAS MA RI dengan mengambil data dari Januari 2019 – Juni 2020 yang digunakan dalam kajian pembinaan.

Hal yang dibahas selama pembinaan adalah adanya  permasalahan, temuan dan  rekomendasi yang diberikan terkait poin-point diatas.

Seperti di salah satu PTUN masih terdapat adanya ketidaksesuaian penunjukan Majelis Hakim dengan SK Penetapan Majelis Hakim. Dari 27 (dua puluh tujuh) perkara yang disample terdapat 6 (enam) perkara terdapat ketidaksesuaian penunjukan Majelis Hakim dengan SK Penetapan Majelis Hakim.

Lalu tidak dicatatnya pergantian anggota Majelis Hakim dalam buku register Penetapan Hakim pada periode tahun 2019 dan semester I tahun 2020. Terdapat 14 Majelis Hakim yang berbeda antara Buku Register Penetapan Hakim dan data SIPP.

 

Pembinaan Temuan DirjenBadimiltun

 

Sementara di PTUN lainnya  terdapat pergantian sementara Majelis Hakim yang tidak ditetapkan melalui Penetapan. Lainnya adalah penetapan Majelis Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan belum didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan tentang Susunan Majelis Hakim di Pengadilan.

Dalam hal diatas diberikan rekomendasi yaitu memerlukan adanya perbaikan sistem yang berkesinambungan serta dapat mengakomodir keperluan praktis dan aturan formal pengadilan sekaligus memastikan bahwa penunjukan Majelis dilakukan secara objektif dan transparan.

Penggunaan sistem teknologi informasi dalam penetapan Majelis Hakim, perlu didesain menggunakan komponen yang selama ini menjadi perhatian Ketua Pengadilan dalam penunjukan Hakim/Majelis Hakim misalnya beban kerja Hakim, kemampuan Hakim, sertifikasi/keahlian yang dimiliki dan lain-lain. Dengan tujuan agar terdapat Batasan penggunaan diskresi untuk meminimalisir pemilihan Majelis Hakim yang favourable dengan keinginan pihak tertentu sehingga membuka peluang korupsi.

Pembinaan Virtual yang dimulai pada pukul 09.00 wib dan berakhir pada pukul 12.00 wib, tidak hanya membahas permasalahan, temuan dan rekomendasi tetapi juga berlangsung tanya jawab interaktif.

 

 

Karena tidak dapat dipungkiri, teknis dilapangan tidak sama untuk masing-masing pengadilan. Dengan adanya pembinaan ini adalah kembali merapatkan barisan dan melakukan pembaharuan-pembaharuan, sekaligus saling belajar dari permasalahan pengadilan tata usaha negara yang ada diseluruh Indonesia.

 

Maju Terus Peradilan Tata Usaha.

Demi Terwujudnya Peradilan Tata Usaha Negara Yang Agung.