logo

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Jalan Cikini Raya, No. 117, Jakarta Pusat

Tlp : 021-319 261 62, Fax : 021-319 616 63 Email : pt.jakarta@ptun.org

APARATUR PERADILAN HARUS MENJADI SURI TAULADAN DALAM MENJALANKAN PROKES     Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Indonesia umumnya dan Jakarta pada khususnya mulai tanggal 24 Agustus 2021 tetap melanjutkan PPKM ... Selanjutnya APARATUR PERADILAN HARUS MENJADI SURI TAULADAN DALAM MENJALANKAN PROKES
PT.TUN JAKARTA BERDUKACITA Jakarta, 26 Juli 2021 YM. Bpk. DR. Dani Elpah, S.H.M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  Telah Berpulang ke Rahmatullah  ... Selanjutnya PT.TUN JAKARTA BERDUKACITA
Halal Bihalal dan Temu Kangen Paguyuban Ibu-Ibu Peratun Indonesia     Halal Bihalal dan Temu Kangen Paguyuban Ibu-Ibu Peratun Indonesia dengan tema "Silaturahmi dan Istiqomah setelah Ramadhan".   Acara dibuka ... Selanjutnya Halal Bihalal dan Temu Kangen Paguyuban Ibu-Ibu Peratun Indonesia
Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021   Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI  Nomor 1219/SEK/HM.00/5/2021, tanggal 31 Mei 2021 perihal Hari Lahir Pancasilan Tahun 2021, dan te ... Selanjutnya Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021
Pembinaan dan Tindaklanjut Terhadap Hasil Temuan KPK, BPKP dan BAWAS MARI Tahun 2021   Jakarta, 31 Mei 2021 melalui surat yang masuk beberapa hari sebelumnya, hari ini bertempat diruang ruang rapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Selanjutnya Pembinaan dan Tindaklanjut Terhadap Hasil Temuan KPK, BPKP dan BAWAS MARI Tahun 2021
PEMBERITAHUAN TERKAIT SERVER MAHKAMAH AGUNG RI Sehubungan sedang dilaksanakannya perbaikan server Mahkamah Agung yang mengakibatkan integrasi antara Aplikasi E-Court dan Aplikasi SIPP tidak dapat b ... Selanjutnya PEMBERITAHUAN TERKAIT SERVER MAHKAMAH AGUNG RI
I N F O R M A S I   Jakarta, 19 Mei 2021, Dikarenakan adanya perawatan pada jaringan Sistem Informasi Penelusuran Perkara  (SIPP)  Tingkat Banding Mahkamah Agung R ... Selanjutnya I N F O R M A S I
Vaksin Tahap 2 (lengkap sudah)   Setelah beberapa waktu sebelumnya mendapatkan vaksinasi tahap 1. Dimulai dari Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Bpk. Sulistyo, S ... Selanjutnya Vaksin Tahap 2 (lengkap sudah)
Penutupan Bimbingan Teknis Upaya Banding Secara Elektronik Tahun 2021   Penyelenggaraan acara Bintek ditutup oleh Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Bpk. Sulistyo, S.H.,M.Hum. Dalam sambutan penutupan, beliau menya ... Selanjutnya Penutupan Bimbingan Teknis Upaya Banding Secara Elektronik Tahun 2021
Pelaksanaan Bintek Upaya Hukum Elektronik Tahun 2021   Bimbingan Teknis Upaya Hukum Banding Secara Elektronik di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dibagi dalam dua pokok bahasan ... Selanjutnya Pelaksanaan Bintek Upaya Hukum Elektronik Tahun 2021
"Selamat datang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Saat ini anda berada di situs resmi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Website badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung R.I"
banner

Prosedur Biasa

  1. Prosedur biasa
  2. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan Model A dalam Lampiran III).
  3. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
  4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
  5. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
  6. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
  7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak (untuk menolak permohonan : format Pemberitahuan Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V).
  8. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin : format Pemberitahuan Tertulis PPID dalam Lampiran VI).
  9. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
  10. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
  11. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (format Tanda terima Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII).
  12. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
  13. Petugas Informasi menggandakan (fotocopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
  14. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburanb informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
  15. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12 dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.
  16. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.