Skip to content
logo

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Jalan Cikini Raya, No. 117, Jakarta Pusat

Tlp : 021-319 261 62, Fax : 021-319 616 63 Email : pt.jakarta@ptun.org

Pelantikan Ketua Pengadilan Tata Usaha Serang Jakarta, 4 Januari 2023 Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Bapak H. Oyo Sunaryo,S.H.,M.H melantik Bapak Kusman,S.Ip,S.H.,M.Hum sebagai ... Selanjutnya Pelantikan Ketua Pengadilan Tata Usaha Serang
Sosialisasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan TUN Sewilayah Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Jakarta, 19 Desember 2022Bertempat di Ruang Command Centre Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta d selenggarakan acara Sosialisasi Pengel ... Selanjutnya Sosialisasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan TUN Sewilayah Pengadilan Tinggi TUN  Jakarta
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI III DPR RI Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Bpk H. Oyo Sunaryo,S.H.,M.H mengikuti kunjungan kerja Reses Komisi III DPR RI pada hari Jumat, tangg ... Selanjutnya KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI III DPR RI
KEGIATAN BIMBINGAN REFORMULASI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) dan PENGISIAN CAPAIAN OUTPUT 2022 di LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA Kegiatan Bimbingan Reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Pengisian Capaian Output 2022 di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Us ... Selanjutnya KEGIATAN BIMBINGAN REFORMULASI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) dan PENGISIAN CAPAIAN OUTPUT 2022 di LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Pembinaan dan Pengawasan serta Penandatanganan Pakta Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta melakukan Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terhitung mulai hari S ... Selanjutnya Pembinaan dan Pengawasan serta Penandatanganan Pakta Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS TAHUN 2022 APARATUR SIPIL NEGARA PENGADILAN TINGGI TUN JAKARTA PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS TAHUN 2022 APARATUR SIPIL NEGARA PENGADILAN TINGGI TUN JAKARTA   ... Selanjutnya PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS TAHUN 2022 APARATUR SIPIL NEGARA PENGADILAN TINGGI TUN JAKARTA
Penandatangan Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan SIGAB Indonesia Jakarta, 1 November 2022. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Gurnita Ning Kusumawati S.H., telah melaksanak ... Selanjutnya Penandatangan Perjanjian Kerjasama Antara  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan SIGAB Indonesia
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor W2-TUN/1135/PS.01/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022, telah ditunjuk Tim ... Selanjutnya PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PENANDA TANGANAN PAKTA INTEGRITAS PADA PENGADILAN TATA USAHA PALANGKA RAYA Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor W2-TUN/1136/PS.01/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022, telah ditunjuk Tim ... Selanjutnya PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PENANDA TANGANAN PAKTA INTEGRITAS PADA PENGADILAN TATA USAHA PALANGKA RAYA
Pembinaan dan Monitoring Evaluasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, H. Oyo Sunaryo, SH, MH  didampingi  Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian PTTUN Jakar ... Selanjutnya Pembinaan dan Monitoring Evaluasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
"Selamat datang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Saat ini anda berada di situs resmi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Website badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung R.I"
banner

Prosedur Biasa

  1. Prosedur biasa
  2. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan Model A dalam Lampiran III).
  3. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
  4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
  5. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
  6. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
  7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak (untuk menolak permohonan : format Pemberitahuan Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V).
  8. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin : format Pemberitahuan Tertulis PPID dalam Lampiran VI).
  9. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
  10. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
  11. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (format Tanda terima Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII).
  12. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
  13. Petugas Informasi menggandakan (fotocopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
  14. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburanb informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
  15. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12 dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.
  16. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.