Skip to content
logo

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Jalan Cikini Raya, No. 117, Jakarta Pusat

Tlp : 021-319 616 63, Fax : 021-319 261 62 Email : pttun.jakarta@gmail.com

UPACARA HARI KELAHIRAN PANCASILA 01 Juni 2024Upacara Hari Kelahiran Pancasila ... Selanjutnya UPACARA HARI KELAHIRAN PANCASILA
RAPAT TIM ZONA INTEGRITAS PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA Rapat Tim Zona Integritas PTTUN Jakarta siap meraih predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bebas Melayani) ... Selanjutnya RAPAT TIM ZONA INTEGRITAS PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
BIMBINGAN TEKNIS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (e-Court) DAN PEMBERKASAN/ MINUTASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyelenggarakan Bimbingan Teknis Persidangan Secara Elektronik (e-Court) dan Pemberkasan/ Minutasi di Lin ... Selanjutnya BIMBINGAN TEKNIS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (e-Court) DAN PEMBERKASAN/ MINUTASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
UPACARA MEMPERINGATI HARI KEBANGKITAN NASIONAL Jakarta, 20 Mei 2024Upacara memperingati Hari Kebangkitan NasionalUpacara di pimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Bapak H Oyo ... Selanjutnya UPACARA MEMPERINGATI HARI KEBANGKITAN NASIONAL
RAPAT BULANAN SEKALIGUS RAPAT TIM ZONA INTEGRITAS Jakarta 15 Mei 2024Bertempat di Aula di selenggarakan Rapat Bulanan kemudian di lanjutkan dengan Rapat Tim Zona Integritas. Rapat di pimpin ol ... Selanjutnya RAPAT BULANAN SEKALIGUS RAPAT TIM ZONA INTEGRITAS
Kunjungan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jakarta, 7 Mei 2024Direktur Jenderal Badimiltun Mahkamah Agung RI Bapak Marsda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho,S.H.,M.H didampingi oleh Bapak Agus Abdur ... Selanjutnya Kunjungan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
WISUDA PURNABAKTI HAKIM TINGGI BPK. H. UNDANG SAEPUDIN,S.H.,M.H Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menggelar kegiatan Wisuda Purnabakti Hakim Tinggi Bapak H. Undang Saepudin,S.H.,M.H.Jakarta, 26 April 2024 ... Selanjutnya WISUDA PURNABAKTI HAKIM TINGGI BPK. H. UNDANG SAEPUDIN,S.H.,M.H
Penampilan Calung & Ibu-Ibu Paguyuban PTTUN Jakarta di Tasyakuran Prof (H.C Undip) Dr. H Yulius S.H.,M.H Sebelumnya Tim Calung PTTUN Jakarta tampil di Kampung Hukum 2024. Kini Tim Calung PTTUN Jakarta hadir di Semarang.  Bertempat di Hotel PO Semarang t ... Selanjutnya Penampilan Calung & Ibu-Ibu Paguyuban PTTUN Jakarta di Tasyakuran Prof (H.C Undip) Dr. H Yulius S.H.,M.H
Sosialisasi Hasil Rumusan Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta. Jumat 19 April 2024Ketua dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengikuti kegiatan Sosialisasi Hasil Rumusan Kelompok Kerja Peny ... Selanjutnya Sosialisasi Hasil Rumusan Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta.
PENGUMUMAN PELAYANAN DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA Pengumuman  Sehubungan dengan libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H Kami beritahukan bahwa Pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha N ... Selanjutnya PENGUMUMAN PELAYANAN DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
"Selamat datang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Saat ini anda berada di situs resmi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Website badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung R.I"
banner

Prosedur Biasa

  1. Prosedur biasa
  2. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan Model A dalam Lampiran III).
  3. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
  4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
  5. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
  6. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
  7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak (untuk menolak permohonan : format Pemberitahuan Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V).
  8. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin : format Pemberitahuan Tertulis PPID dalam Lampiran VI).
  9. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
  10. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
  11. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (format Tanda terima Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII).
  12. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
  13. Petugas Informasi menggandakan (fotocopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
  14. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburanb informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
  15. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12 dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.
  16. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.