Skip to content
logo

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Jalan Cikini Raya, No. 117, Jakarta Pusat

Tlp : 021-319 616 63, Fax : 021-319 261 62 Email : pttun.jakarta@gmail.com

RAPAT BULANAN Jakarta, 26 Februari 2024Bertempat di Aula Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diselenggarakan Rapat Bulanan. Rapat yang beragendakan : ... Selanjutnya RAPAT BULANAN
PAMERAN KAMPUNG HUKUM 2024 DAN LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG RI 2023 Jakarta, 20 Februari 2024, Setelah tiga tahun vakum karena Pandemi, tahun ini Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menyelenggarakan Pameran Kampu ... Selanjutnya PAMERAN KAMPUNG HUKUM 2024 DAN LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG RI 2023
PENANDATANGAN PAKTA INTEGRITAS DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA Jakarta, 17 Januari 2024   Bertempat di Ruang Aula Lantai 3 Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di selenggarakan acara sebagai berik ... Selanjutnya PENANDATANGAN PAKTA INTEGRITAS DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENANDATANGANAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) DENGAN POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) Jakarta, 12 Januari 2024   Bertempat di Ruang Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, di laksanakan Penandatanganan Memorandum of Unders ... Selanjutnya PENANDATANGANAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) DENGAN POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN)
PENDAMPINGAN DALAM KEGIATAN PENILAIAN DAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) Berdasarkan Surat Tugas dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1228/BP/ST/DL1.10/XII/2023 Untuk menugaskan Bapak Abu Samah,S.E. ... Selanjutnya PENDAMPINGAN DALAM KEGIATAN PENILAIAN DAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
RAPAT PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Jakarta, 28 November 2023 Bertempat di Ruang Aula lantai 3 Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, diselenggarakan Rapat Penetapan Indika ... Selanjutnya RAPAT PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RAPAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN Jakarta, 20 November 2023   Bertempat di Ruang Aula Lantai 3 Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dilaksanakan  Rapat Laporan Pelak ... Selanjutnya RAPAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PEJABAT KEPANITERAAN DAN PEJABAT KESEKRETARIATAN Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, H. Oyo Sunaryo, SH, MH mengambil sumpah jabatan dan melantik  Pejabat Kepaniteraan dan Pej ... Selanjutnya PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PEJABAT KEPANITERAAN DAN PEJABAT KESEKRETARIATAN
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta meraih Penghargaan dalam Malam Pemberian Penghargaan Peningkatan Pelayanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun)  Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Malam Pemberian ... Selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta meraih Penghargaan dalam Malam Pemberian Penghargaan Peningkatan Pelayanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
REFORMULASI DIGITAL LAYANAN SIDANG DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI BAWAHNYA (PEDANG PAK RANO)’         Transparansi dan akuntabilitas peradilan adalah merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi P ... Selanjutnya REFORMULASI DIGITAL LAYANAN SIDANG DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI BAWAHNYA (PEDANG PAK RANO)’
"Selamat datang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Saat ini anda berada di situs resmi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Website badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung R.I"
banner

Prosedur Biasa

  1. Prosedur biasa
  2. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan Model A dalam Lampiran III).
  3. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
  4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
  5. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
  6. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
  7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak (untuk menolak permohonan : format Pemberitahuan Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V).
  8. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin : format Pemberitahuan Tertulis PPID dalam Lampiran VI).
  9. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
  10. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
  11. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (format Tanda terima Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII).
  12. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
  13. Petugas Informasi menggandakan (fotocopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
  14. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburanb informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
  15. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12 dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.
  16. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.