Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI menyelenggarakan hari pertama Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Singkat Penguatan Kapasitas Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam Penanganan Sengketa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Selasa (10/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Wyndham Surabaya tersebut dimulai pada pukul 08.00 WIB dan merupakan bagian dari rangkaian tiga pelatihan singkat lintas lingkungan peradilan yang diselenggarakan BSDK MA RI pada tanggal 10–12 November 2026. Pada hari pertama, para peserta memperoleh pembekalan materi dari Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Dr. H. Bambang Heriyanto, S.H., M.H. Materi yang disampaikan mengangkat tema “Ketetapan PNBP dan Sengketa TUN PNBP di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara”. Pembelajaran diarahkan untuk memperkuat pemahaman dan ketajaman analisis hakim dalam memeriksa serta memutus sengketa PNBP, khususnya yang berkaitan dengan legalitas tindakan administrasi pemerintahan dalam penetapan dan penagihan penerimaan negara.
Dalam pemaparannya, Dr. Bambang Heriyanto menjelaskan bahwa pengenaan PNBP oleh pemerintah merupakan instrumen hukum yang bersifat memaksa sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan antara instansi pengelola PNBP dengan Wajib Bayar. Dalam konteks tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki peran strategis sebagai instrumen pengawasan yudisial terhadap tindakan administrasi pemerintahan. Keberadaan peradilan diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada Wajib Bayar dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang maupun kekeliruan dalam penghitungan kewajiban PNBP, sekaligus menjamin kepastian hukum dalam kegiatan usaha dan investasi. Lebih lanjut, materi membahas mekanisme penetapan dan penagihan PNBP terutang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025. Dijelaskan bahwa surat ketetapan PNBP terdiri atas Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan PNBP Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar (SKPLB). Penetapan tersebut dapat didasarkan pada hasil verifikasi dan monitoring, laporan hasil pemeriksaan, putusan pengadilan, maupun sumber lainnya. Pemahaman terhadap mekanisme ini menjadi penting agar hakim dapat mengidentifikasi dasar penerbitan objek sengketa secara tepat.
