logo

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Jalan Cikini Raya, No. 117, Jakarta Pusat

Tlp : 021-319 261 62, Fax : 021-319 616 63 Email : pt.jakarta@ptun.org

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor W2-TUN/696/PS.01/6/2022 dan Nomor W2-TUN/697/PS.01/6/2022 tanggal 28 J ... Selanjutnya PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor W2-TUN/639/PS.01/6/2022 dan Nomor W2-TUN/640/PS.01/6/2022 tanggal 7 Ju ... Selanjutnya PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK
MEMPERINGATI HARI KELAHIRAN PANCASILA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Mengucapkan Selamat Hari Kelahiran Pancasila  1 Juni 2022 BANGKIT BERSAMA MEMBANGUN PERADABAN DUNIA ... Selanjutnya MEMPERINGATI HARI KELAHIRAN PANCASILA
RAPAT BULANAN DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA Pada hari Selasa 31 Mei 2022 bertempat di Aula lantai 3 Kator Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di selenggarakan Acara Rapat Bulanan Dengan ... Selanjutnya RAPAT BULANAN DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN POSBAKUM DAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (PRODEO) DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI TUN JAKARTA Yogyakarta , 13 Mei 2022 Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Posbakum dan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Us ... Selanjutnya BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN POSBAKUM DAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (PRODEO) DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI TUN JAKARTA
PEMBERITAHUAN CUTI BERSAMA IDUL FITRI TAHUN 2022 PEMBERITAHUAN Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 H, serta berdasarkan Surat Sekretaris Mahmamah Agung Republik Indonesia No. 881/SEK/ ... Selanjutnya PEMBERITAHUAN CUTI BERSAMA IDUL FITRI TAHUN 2022
PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA   Benturan Kepentingan merupakan  situasi dimana pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenan ... Selanjutnya PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
KOMITMEN PIMPINAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA   KOMITMEN PIMPINAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA   TERUS BERBENAH DENGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS SEBAGAI KOMITMEN UNTUK MEWUJ ... Selanjutnya KOMITMEN PIMPINAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
IMPLEMENTASI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA DALAM MEWUJUDKAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) Komitmen Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membawa dampak positif dalam peningkatan Kualitas kinerja pada seluruh s ... Selanjutnya IMPLEMENTASI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA DALAM MEWUJUDKAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
PENETAPAN JAM KERJA DAN PELAYANAN PADA BULAN RAMADHAN 1443 HIJRIAH Jam Kerja dan Pelayanan selama bulan Ramadhan 1443 H pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2022 tent ... Selanjutnya PENETAPAN JAM KERJA DAN PELAYANAN PADA BULAN RAMADHAN 1443 HIJRIAH
"Selamat datang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Saat ini anda berada di situs resmi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Website badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung R.I"
banner

Aplikasi Internal

slideshow1
slideshow2
slideshow3
slideshow4
slideshow5
slideshow6
slideshow7
slideshow8

e Court Mahkamah Agung

e-courtLayanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

Lebih Lanjut

SYARAT DAN TATA CARA PENGADUAN ?

PengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Lebih Lanjut

Survey IKM & IPK

Survey IKM & IPKSejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas