logo

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Jalan Cikini Raya, No. 117, Jakarta Pusat

Tlp : 021-319 261 62, Fax : 021-319 616 63 Email : pt.jakarta@ptun.org

PEMBERITAHUAN CUTI BERSAMA IDUL FITRI TAHUN 2022 PEMBERITAHUAN Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 H, serta berdasarkan Surat Sekretaris Mahmamah Agung Republik Indonesia No. 881/SEK/ ... Selanjutnya PEMBERITAHUAN CUTI BERSAMA IDUL FITRI TAHUN 2022
PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA   Benturan Kepentingan merupakan  situasi dimana pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenan ... Selanjutnya PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
KOMITMEN PIMPINAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA   KOMITMEN PIMPINAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA   TERUS BERBENAH DENGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS SEBAGAI KOMITMEN UNTUK MEWUJ ... Selanjutnya KOMITMEN PIMPINAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
IMPLEMENTASI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA DALAM MEWUJUDKAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) Komitmen Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membawa dampak positif dalam peningkatan Kualitas kinerja pada seluruh s ... Selanjutnya IMPLEMENTASI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA DALAM MEWUJUDKAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
PENETAPAN JAM KERJA DAN PELAYANAN PADA BULAN RAMADHAN 1443 HIJRIAH Jam Kerja dan Pelayanan selama bulan Ramadhan 1443 H pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2022 tent ... Selanjutnya PENETAPAN JAM KERJA DAN PELAYANAN PADA BULAN RAMADHAN 1443 HIJRIAH
MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA Segenap Pimpinan dan Aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Berkomitme ... Selanjutnya MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) DAN PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PEGAWAI Bandung, 25 Maret 2022 Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Prosedur Penilaian Kinerja Pegawai berlangsung di The J ... Selanjutnya KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) DAN PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
PENGHENTIAN SEMENTARA PELAYANAN PUBLIK DI PENGADILAN TINGGI TUN JAKARTA PENGUMUMAN Sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan PT.TUN Nomor W2.TUN/251/KP.01.2/2/2022 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil tes Swab Aparatur PT.TU ... Selanjutnya PENGHENTIAN SEMENTARA PELAYANAN PUBLIK DI PENGADILAN TINGGI TUN JAKARTA
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS, PERJANJIAN KINERJA DAN KOMITMEN BERSAMA TAHUN 2022   Selasa tanggal 11 Januari 2022, bertempat di Aula lantai 3 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melaksanakan Penandatanganan Pakta Integrit ... Selanjutnya PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS, PERJANJIAN KINERJA DAN KOMITMEN BERSAMA TAHUN 2022
RAPAT BULANAN DI AWAL TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA, EVALUASI KINERJA TAHUN 2021 DAN REFLEKSI AWAL TAHUN 2022 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)  Jakarta  melakukan Rapat Bulanan di awal Tahun 2022 dengan tema Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Refleks ... Selanjutnya RAPAT BULANAN DI AWAL TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA, EVALUASI KINERJA TAHUN 2021 DAN REFLEKSI AWAL TAHUN 2022
"Selamat datang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Saat ini anda berada di situs resmi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Website badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung R.I"
banner

Wilayah Yuridiksi

Sabtu, 16 Mei 2020 WIB, 2876 view idham aziz

Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding memiliki delapan wilayah provinsi yang menjadi yuridiksinya yaitu :

1. DKI Jakarta

2. Jawa Barat

3. Banten

4. Kalimantan Timur

5. Kalimantan Selatan

6. Kalimantan Barat

7. Kalimantan Utara

8. Kalimantan Tengah

Dari delapan provinsi tersebut masih ada satu provinsi yang belum dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Provinsi Kalimantan Utara sehingga sengketa yang  timbul  di  provinsi  tersebut  masih  dalam  wewenang  Pengadilan  Tata  Usaha Negara Samarinda.