Skip to content
logo

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Jalan Cikini Raya, No. 117, Jakarta Pusat

Tlp : 021-319 616 63, Fax : 021-319 261 62 Email : pttun.jakarta@gmail.com

RAPAT BULANAN Jakarta, 26 Februari 2024Bertempat di Aula Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diselenggarakan Rapat Bulanan. Rapat yang beragendakan : ... Selanjutnya RAPAT BULANAN
PAMERAN KAMPUNG HUKUM 2024 DAN LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG RI 2023 Jakarta, 20 Februari 2024, Setelah tiga tahun vakum karena Pandemi, tahun ini Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menyelenggarakan Pameran Kampu ... Selanjutnya PAMERAN KAMPUNG HUKUM 2024 DAN LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG RI 2023
PENANDATANGAN PAKTA INTEGRITAS DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA Jakarta, 17 Januari 2024   Bertempat di Ruang Aula Lantai 3 Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di selenggarakan acara sebagai berik ... Selanjutnya PENANDATANGAN PAKTA INTEGRITAS DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENANDATANGANAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) DENGAN POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) Jakarta, 12 Januari 2024   Bertempat di Ruang Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, di laksanakan Penandatanganan Memorandum of Unders ... Selanjutnya PENANDATANGANAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) DENGAN POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN)
PENDAMPINGAN DALAM KEGIATAN PENILAIAN DAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) Berdasarkan Surat Tugas dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1228/BP/ST/DL1.10/XII/2023 Untuk menugaskan Bapak Abu Samah,S.E. ... Selanjutnya PENDAMPINGAN DALAM KEGIATAN PENILAIAN DAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
RAPAT PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Jakarta, 28 November 2023 Bertempat di Ruang Aula lantai 3 Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, diselenggarakan Rapat Penetapan Indika ... Selanjutnya RAPAT PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RAPAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN Jakarta, 20 November 2023   Bertempat di Ruang Aula Lantai 3 Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dilaksanakan  Rapat Laporan Pelak ... Selanjutnya RAPAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PEJABAT KEPANITERAAN DAN PEJABAT KESEKRETARIATAN Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, H. Oyo Sunaryo, SH, MH mengambil sumpah jabatan dan melantik  Pejabat Kepaniteraan dan Pej ... Selanjutnya PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PEJABAT KEPANITERAAN DAN PEJABAT KESEKRETARIATAN
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta meraih Penghargaan dalam Malam Pemberian Penghargaan Peningkatan Pelayanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun)  Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Malam Pemberian ... Selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta meraih Penghargaan dalam Malam Pemberian Penghargaan Peningkatan Pelayanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
REFORMULASI DIGITAL LAYANAN SIDANG DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI BAWAHNYA (PEDANG PAK RANO)’         Transparansi dan akuntabilitas peradilan adalah merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi P ... Selanjutnya REFORMULASI DIGITAL LAYANAN SIDANG DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI BAWAHNYA (PEDANG PAK RANO)’
"Selamat datang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Saat ini anda berada di situs resmi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Website badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung R.I"
banner

Kode Etik

1. Kode Etik Hakim

KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM, Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan conditio sine qua non atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. 

Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dapat diunduh dibawah ini :

- Kode Etik Hakim

 

2. Kode Etik Panitera & Jurusita

KODE ETIK PANITERA DAN JURUSITA, Yang dimaksud dengan kode etik Panitera dan jurusita ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Panitera dan jurusita dalam melaksanakan tugas peradilan. Sementara Yang dimaksud dengan Panitera ialah Panitera,Katera,Wakil panitera,Panitera muda dan Panitera pengganti pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama dari empat (4) lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yaitu Peradilan Umum ,Peradilan Agama,Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer serta Panitera yang diperbantukan pada Mahkamah Agung dan atau lembaga lain.

Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera & Jurusita dapat diunduh dibawah ini :

- Kode Etik Panitera & Jurusita

 

3. Kode Etik PNS

Kode Etik PNS, Sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil memiliki akhlak dan budi pekerti yang tidak tercela, yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, wajib memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. Untuk menjamin agar setiap Pegawai Negeri Sipil selalu berupaya terus meningkatkan kesetiaan ketaatan, dan pengabdiannya tersebut, ditetapkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil, baik di dalam maupun di luar dinas.

Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku PNS dapat diunduh dibawah ini :

- Kode Etik PNS