PEMBINAAN SATUAN KERJA SEWILAYAH HUKUM PTTUN JAKARTA

Jakarta, 9 Februari 2026 — Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan pembinaan kepada satuan kerja di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu PTUN Jakarta, PTUN Bandung, PTUN Serang dalam rangka penguatan integritas, peningkatan kinerja, serta pembenahan teknis dan administrasi peradilan. Kegiatan pembinaan ini menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari peningkatan kesejahteraan aparatur peradilan hingga penegakan disiplin dan etika profesi.

Dalam arahannya, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menegaskan bahwa kesejahteraan merupakan benteng moral dan momentum untuk membangun lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa. Hal ini harus diwujudkan melalui putusan yang berkualitas, konsisten, berintegritas, proses persidangan yang profesional dan bermartabat, serta kepatuhan penuh terhadap kode etik.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga mengingatkan sikap tegas pimpinan Mahkamah Agung yang menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap pelanggaran integritas, khususnya praktik transaksional dalam layanan peradilan maupun putusan. Setiap pelanggaran, terutama yang melibatkan hakim, akan dikenai sanksi berat hingga pemberhentian dan proses pidana.

Pada aspek teknis peradilan, disampaikan sejumlah penekanan terkait administrasi perkara peradilan agar sesuai dengan pedoman yang ada dan juga Putusan harus disusun sesuai format yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Di bidang kesekretariatan, pembinaan menekankan pentingnya keberlanjutan program Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, penguatan SAKIP, pengelolaan keuangan dan BMN, peningkatan sarana prasarana, serta kualitas pelayanan publik prima.

Menutup arahannya, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menekankan kesiapan dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan nasional HUT Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) ke-35. Seluruh satuan kerja diminta keikutsertaannya dalam  menyukseskan agenda nasional tahunan tersebut. (FMN)