PTTUN JAKARTA IKUTI PEMBINAAN DIREKTORAT JENDERAL BADILMLTUN SECARA DARING

Jakarta – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengikuti kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia secara daring pada Senin, 7 September 2026.

Kegiatan pembinaan tersebut diikuti oleh pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional, serta aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi, evaluasi, dan penyamaan persepsi dalam pelaksanaan program kerja di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyampaikan sejumlah penekanan terkait pelaksanaan administrasi dan program kerja pada satuan kerja. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Satuan kerja diharapkan senantiasa menjaga komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas, tidak hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan penilaian, tetapi juga sebagai upaya berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, disampaikan pula penekanan mengenai pengajuan kebutuhan pada satuan kerja agar dilaksanakan secara terencana, terukur, dan sesuai dengan prioritas kebutuhan organisasi serta ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Badilmiltun juga menyampaikan arahan terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek). Setiap satuan kerja diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan mengusulkan sebanyak 2 (dua) materi Bimbingan Teknis yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Usulan materi Bimbingan Teknis tersebut selanjutnya agar disampaikan langsung kepada Direktorat untuk dilakukan kompilasi dan seleksi. Hasil dari proses tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program Bimbingan Teknis yang sesuai dengan kebutuhan satuan kerja di lingkungan peradilan.

Melalui kegiatan pembinaan ini, diharapkan seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memperoleh pemahaman dan persepsi yang selaras terhadap berbagai kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkomitmen untuk menindaklanjuti arahan dan penekanan yang disampaikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas administrasi, penguatan integritas, peningkatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi pelayanan peradilan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.