Skip to content
logo

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Jalan Cikini Raya, No. 117, Jakarta Pusat

Tlp : 021-319 616 63, Fax : 021-319 261 62 Email : pttun.jakarta@gmail.com

PENGUMUMAN PELAYANAN DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA Pengumuman  Sehubungan dengan libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H Kami beritahukan bahwa Pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha N ... Selanjutnya PENGUMUMAN PELAYANAN DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA BERBAGI BERSAMA 100 ANAK YATIM PRASEJAHTERA YAYASAN INOVAZI Jakarta, 3 April 2024 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melaksanakan Berbagi Keberkahan oleh Yayasan Inovazi bersama 100 Anak Yatim Praseja ... Selanjutnya PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA BERBAGI BERSAMA 100 ANAK YATIM PRASEJAHTERA YAYASAN INOVAZI
ACARA BERBAGI BERKAH DARI PAGUYUBAN IBU-IBU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA Jakarta, 27 Maret 2024Bertempat di ruang aula di selenggarakan Berbagi Berkah. Acara ini merupakan salah satu program rutin dari Ibu-ibu Paguyuban Pen ... Selanjutnya ACARA BERBAGI BERKAH DARI PAGUYUBAN IBU-IBU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1445 H Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2024.  ... Selanjutnya PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1445 H
Tarhib Ramadhan 1445 H Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jakarta, 7 Maret 2024Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyelenggarakan Tarhib Ramadhan 1445 H. Bertempat di Ruang Aula lantai 3 acara berja ... Selanjutnya Tarhib Ramadhan 1445 H Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta melakukan Pembinaan dan Pengaw ... Selanjutnya Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
RAPAT BULANAN Jakarta, 26 Februari 2024Bertempat di Aula Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diselenggarakan Rapat Bulanan. Rapat yang beragendakan : ... Selanjutnya RAPAT BULANAN
PAMERAN KAMPUNG HUKUM 2024 DAN LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG RI 2023 Jakarta, 20 Februari 2024, Setelah tiga tahun vakum karena Pandemi, tahun ini Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menyelenggarakan Pameran Kampu ... Selanjutnya PAMERAN KAMPUNG HUKUM 2024 DAN LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG RI 2023
PENANDATANGAN PAKTA INTEGRITAS DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA Jakarta, 17 Januari 2024   Bertempat di Ruang Aula Lantai 3 Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di selenggarakan acara sebagai berik ... Selanjutnya PENANDATANGAN PAKTA INTEGRITAS DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENANDATANGANAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) DENGAN POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) Jakarta, 12 Januari 2024   Bertempat di Ruang Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, di laksanakan Penandatanganan Memorandum of Unders ... Selanjutnya PENANDATANGANAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) DENGAN POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN)
"Selamat datang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Saat ini anda berada di situs resmi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Website badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung R.I"
banner

REFORMULASI DIGITAL LAYANAN SIDANG DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI BAWAHNYA (PEDANG PAK RANO)’

reformulasi-digital- ...

        Transparansi dan akuntabilitas peradilan adalah merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan tuntutan reformasi birokrasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand DesignReformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang bersumber dari Surat Keputusan (SK) Ketua MA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang dirubah dengan SK Ketua MA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman elayanan Informasi di Pengadilan. Dengan mengembangkan sistem peradilan modern berbasis digital yang transparan dan akuntabel, upaya mewujudkan peradilan yang cepat, biaya ringan, efektif, serta efisien bukan hal yang mustahil untuk dilakukan.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal mengadili perkara tidak lepas  dengan  pengelolaan keuangan dan pelayanan persidangan. Kebijakan Pengelolaan keuangan perkara khusunya uang panjar perkara terdapat dua cara yaitu manual dan elektronik. Untuk pengelolaan atau pencataan menggunakan buku jurnal yang diinput oleh petugas secara manual sejak perkara diaftarkan oleh para pihak, namun para pihak tidak bisa mengetahui  lagsung pembukuan uang panjar tersebut, Pengelolaan keuangan keuangan perkara secara elektronik yaitu berbasis web. Namun masih mengalami kendala  yaitu tranfarasni, eketif dan efisiensi serta akuntab belum terwujud. Sehingga para pihak kurang mengetahui sisa panjar yang harrus dikembalikannnya, begitu juga layanan sidang para pihak masih menggunakan cara manual untuk lapor bahwa sudah ada di lokasi sidang dan konfirmasi kehadiran kedua belah pihak juga masih manual.

Melihat kebutuhan akan pengelolaan keuangan perkara dan pelayanan persidangan yang lebih baik, PTTUN Jakarta perlu bergerak menuju transformasi digital yang lebih komprehensif. Pengelolaan keuangan perkara yang efektif dan transparan dapat diwujudkan melalui penerapan sistem digital yang memberikan informasi lengkap mengenai aliran dana, rekonsiliasi, dan saldo. Selain itu, pengelolaan perkara secara digital akan mempermudah pemantauan dan pengawasan oleh pemangku kepentingan, termasuk   BAWAS dan BPK.  Demikian pula, pengembangan aplikasi SIPP menjadi lebih canggih dan terintegrasi dapat menciptakan pengalaman sidang yang lebih mulus. Dengan adanya pemantauan kehadiran para pihak, alur persidangan dapat lebih terorganisir, mengurangi potensi penundaan, dan mewujudkan pelayanan yang prima