Skip to content
logo

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Jalan Cikini Raya, No. 117, Jakarta Pusat

Tlp : 021-319 616 63, Fax : 021-319 261 62 Email : pttun.jakarta@gmail.com

RAPAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN Jakarta, 20 November 2023   Bertempat di Ruang Aula Lantai 3 Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dilaksanakan  Rapat Laporan Pelak ... Selanjutnya RAPAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PEJABAT KEPANITERAAN DAN PEJABAT KESEKRETARIATAN Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, H. Oyo Sunaryo, SH, MH mengambil sumpah jabatan dan melantik  Pejabat Kepaniteraan dan Pej ... Selanjutnya PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PEJABAT KEPANITERAAN DAN PEJABAT KESEKRETARIATAN
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta meraih Penghargaan dalam Malam Pemberian Penghargaan Peningkatan Pelayanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun)  Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Malam Pemberian ... Selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta meraih Penghargaan dalam Malam Pemberian Penghargaan Peningkatan Pelayanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
REFORMULASI DIGITAL LAYANAN SIDANG DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI BAWAHNYA (PEDANG PAK RANO)’         Transparansi dan akuntabilitas peradilan adalah merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi P ... Selanjutnya REFORMULASI DIGITAL LAYANAN SIDANG DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI BAWAHNYA (PEDANG PAK RANO)’
BIMBINGAN TEKNIS Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sewilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyelenggarakan Bimbingan Teknis berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 11-13 Oktober 2023 di Sangkan Pa ... Selanjutnya BIMBINGAN TEKNIS Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sewilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
PERMA 2 TAHUN 2023 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan Telah terbit Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan H ... Selanjutnya PERMA 2 TAHUN 2023 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan
UPACARA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA K 78 Jakarta, 17 Agustus 202 Seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melaksanakan Upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kemerde ... Selanjutnya UPACARA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA K 78
RAPAT BULANAN Jakarta, 7 Agustus 2023 Bertempat di Aula lt 3 Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di laksanakan Rapat Bulanan yang beragendakan Lapor ... Selanjutnya RAPAT BULANAN
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Dra. Eni Nuraeni sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jakarta, 02 Agustus 2023 Bertempat di ruang Aula Lt 3 Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Di selenggarakan Pengambilan Sumpah Jabatan ... Selanjutnya Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Dra. Eni Nuraeni sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Pemaparan Proses Bisnis kepada Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta, 31 Juli 2023 Bertempat di Ruang Command Centre Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di selenggarakan Pemaparan Proses Bisnis T ... Selanjutnya Pemaparan Proses Bisnis kepada Badan Pemeriksa Keuangan
"Selamat datang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Saat ini anda berada di situs resmi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Website badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung R.I"
banner

REFORMULASI DIGITAL LAYANAN SIDANG DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI BAWAHNYA (PEDANG PAK RANO)’

reformulasi-digital- ...

        Transparansi dan akuntabilitas peradilan adalah merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan tuntutan reformasi birokrasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand DesignReformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang bersumber dari Surat Keputusan (SK) Ketua MA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang dirubah dengan SK Ketua MA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman elayanan Informasi di Pengadilan. Dengan mengembangkan sistem peradilan modern berbasis digital yang transparan dan akuntabel, upaya mewujudkan peradilan yang cepat, biaya ringan, efektif, serta efisien bukan hal yang mustahil untuk dilakukan.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal mengadili perkara tidak lepas  dengan  pengelolaan keuangan dan pelayanan persidangan. Kebijakan Pengelolaan keuangan perkara khusunya uang panjar perkara terdapat dua cara yaitu manual dan elektronik. Untuk pengelolaan atau pencataan menggunakan buku jurnal yang diinput oleh petugas secara manual sejak perkara diaftarkan oleh para pihak, namun para pihak tidak bisa mengetahui  lagsung pembukuan uang panjar tersebut, Pengelolaan keuangan keuangan perkara secara elektronik yaitu berbasis web. Namun masih mengalami kendala  yaitu tranfarasni, eketif dan efisiensi serta akuntab belum terwujud. Sehingga para pihak kurang mengetahui sisa panjar yang harrus dikembalikannnya, begitu juga layanan sidang para pihak masih menggunakan cara manual untuk lapor bahwa sudah ada di lokasi sidang dan konfirmasi kehadiran kedua belah pihak juga masih manual.

Melihat kebutuhan akan pengelolaan keuangan perkara dan pelayanan persidangan yang lebih baik, PTTUN Jakarta perlu bergerak menuju transformasi digital yang lebih komprehensif. Pengelolaan keuangan perkara yang efektif dan transparan dapat diwujudkan melalui penerapan sistem digital yang memberikan informasi lengkap mengenai aliran dana, rekonsiliasi, dan saldo. Selain itu, pengelolaan perkara secara digital akan mempermudah pemantauan dan pengawasan oleh pemangku kepentingan, termasuk   BAWAS dan BPK.  Demikian pula, pengembangan aplikasi SIPP menjadi lebih canggih dan terintegrasi dapat menciptakan pengalaman sidang yang lebih mulus. Dengan adanya pemantauan kehadiran para pihak, alur persidangan dapat lebih terorganisir, mengurangi potensi penundaan, dan mewujudkan pelayanan yang prima